Survei LIPI: Politisasi SARA dan Identitas Berpotensi Hambat Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta - Hasil survei ahli yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan ada beberapa hal yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satunya adalah Politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan identitas.

"Ada beberapa problem yang dinilai dapat berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, diantaranya yakni, politisasi SARA dan identitas, konflik horizontal antar pendukunh calon, gangguan keamanan, kekurangsiapan penyelenggara pemilu, dan lainnya," jelas Kepala P2P LIPI Firman Noor di Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

Hasil survei LIPI ini diharapkan dapat memetakan isu dan masalah strategis di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Selain itu, survei ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Dari hasil survei, ada 46 persen responden yang menilai kebebasan masyarakat dari diskriminasi di Indonesia masih buruk. Namun, 56 persen responden menilai partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan masih buruk atau sangat buruk.

"Kondisi kebebasan sipil di Indonesia khususnya dilihat dari aspek kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berkeyakinan atau beribadah telah dinilai baik oleh ahli," ucap Firman.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, mayoritas responden memberikan nilai positif untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kendati begitu, para responden menganggap beberapa masalah berpotensi muncul selama pemilu 2019.

"Beberapa masalah yang berpotensi muncul pada Pemilu 2019 antara lain, politik uang, sengketa hasil pemilu, ketidaknetralan birokrasi, tidak menggunakan hak suara, intimidasi dalam pemilu, dan penggunaan kekerasan dalam Pemilu," kata Firman.