Pengganti Sandiaga Uno di DKI Ditentukan Dewan, Ini Prosedurnya

Liputan6.com, Jakarta - Sandiaga Uno telah resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengikuti Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto. Pengunduran dirinya membuat kursi kepemimpinan nomor dua di DKI Jakarta kosong.

Lalu, bagaimana prosedur pemilihan pengganti Sandiaga Uno?

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menuturkan, pemilihan pengganti wakil kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

"Untuk jabatan wagub yang kosong menurut prosedur akan diisi melalui proses pemilihan di DPRD," kata Sumarsono saat dihubungi, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Menurut dia, partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta 2019 adalah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai itu dapat mengirimkan dua nama calon pengganti wakil gubernur.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 26 ayat 6 dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu berbunyi:

"Dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD."