Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuka kerjasama dengan pemerintah Jerman dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia dalam kaitannya investasi sumber daya manusia.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Michael Freiherr von Ungern-Sternberg di Kantor Kemnaker, Jakarta pada Selasa (14/8).
“Kita terus mematangkan konsep kerjasama di bidang vokasi. Kita dorong kerja sama vokasi yang terdiri dari skill development fund (pembiayaan peningkatan keterampilan) dan unemployment benefit (skema tunjangan bagi pekerja korban PHK dan keluarganya),” kata Menaker Hanif.
Advertisement
Untuk melaksanakan kerjasama ini, lanjut Menaker, nanti akan ada tim dari Jerman untuk melakukan pengukuran kebutuhan yang menjadi prioritas dalam kerjasama pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Akan ada pembicaraan lebih jauh antara pemerintah Jerman, Kemnaker serta kementerian terkait lainnya. Kita juga melibatkan dukungan Komite Vokasi Nasional dalam kerja sama ini,” ujarnya.
Menaker Hanif menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk penguatan kerja sama bidang pendidikan dan pelatihan vokasi antara Indonesia dan Jerman yang selama ini telah terjalin dengan baik.
“Indonesia dan Jerman memang selama ini telah menjalin berbagai kerja sama, termasuk bidang pendidikan dan pelatihan vokasi diantaranya mencakup pembuatan kurikulum pelatihan dan Training of Trainers (ToT),“ kata Menaker Hanif.
Dikatakan Hanif, Jerman merupakan partner strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem pelatihan vokasi. Jerman dinilai telah berhasil dalam membangun sistem pelatihan vokasi di negaranya melalui skema investasi SDM.
Dikatakan Menaker, kerjasama ini bukan hanya untuk Balai Latihan Kerja (BLK) saja, tapi untuk membantu lembaga atau siapa saja yang memerlukan peningkatan keterampilan.
“Nanti BLK kita akan berperan pastinya, sebagai tempat pelatihan,” kata Hanif.
Saat ini, tutur Hanif, yang harus dipikirkan adalah membangun ekosistemnya, dan menyediakan lebih banyak dukungan yang lebih kuat terhadap BLK dalam mengembangkan program pelatihan vokasi.
(*)