HEADLINE: Menpan-RB Mundur karena Tak Mau Bebani Jokowi, Masih Perlu Reshuffle?

Liputan6.com, Jakarta - Tak mau jadi 'duri dalam daging' dalam kabinet Presiden Jokowi, Asman Abnur memutuskan mundur. Ia pun melepas jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang disandangnya.

Kata mundur ia sampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno Selasa pagi. Kepada mantan rektor UGM itu, Asman Abnur mengaku tak ingin jadi beban untuk Jokowi.

"Bahwa posisi yang saya tempati sekarang jadi tidak mengenakkan buat Kemenpan-RB sendiri maupun suasana yang dirasakan langsung oleh bapak presiden. Karena pada saat koalisi, partai saya tidak mendukung Pak Jokowi. Yaitu berkoalisinya dengan calon presiden yang lain," kata Asman dalam konferensi pers di kantor Kementerian PAN-RB, Selasa malam (14/8/2018).

Asman mengaku telah menyampaikan kembali niatnya itu kepada Presiden Jokowi. "Untuk mengurangi beban bapak presiden, supaya kehadiran saya tidak menjadi beban buat beliau," kata dia.

Pertemuan keduanya berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam mulai pukul 19.00 WIB. "Alhamdulillah pak presiden memahami perasaan saya," ucap dia.

Ia berharap, posisinya bisa digantikan orang yang lebih netral. "Saya berdoa mudah-mudahan pengganti saya orang yang lebih baik dari saya," harap Asman.

Sikap Asman itu diapresiasi koleganya. "Kita juga hormati dan apresiasi sikap ksatria Pak Asman yang menyampaikan pengunduran dirinya kepada presiden hari ini," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno kepada Liputan6.com, Selasa (14/8/2018).

Ia menambahkan, adalah hak prerogratif Presiden Jokowi untuk merombak kabinetnya. PAN, menurut Eddy, akan menghormati keputusan yang diambil Joko Widodo.

Kabar reshuffle kabinet sebelumnya berembus kencang dari istana. Pergantian itu disebut sebagai imbas dinamika politik jelang Pilpres 2019.

Pada ajang lima tahunan ini, PAN memang tidak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu lebih memilih merapat dalam barisan Prabowo-Sandiaga Uno.

"Ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Agustus 2018.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menilai, sudah selayaknya Asman tak lagi berada di Kabinet Kerja. Sebab secara etika politik, tidak elok jika ia tetap bertahan dalam pemerintahan.

Infografis rencana reshuffle kabinet. (Liputan6.com/Triyasni)

"Bagaimana pun tidak elok kalau kemudian beliau (Asman Abnur) ada di pemerintahan. Dan Pak Asman dengan berbesar hati beliau memenuhi itu," tutur Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa siang.

Selama menjabat sebagai Menpan RB sejak 27 Juli 2016 lalu, kata Pramono, Asman telah bekerja dengan baik. Pria yang lahir di Padang 57 tahun lalu itu dinilai mampu berkomunikasi dengan menteri lain, termasuk dirinya.

Kendati prestasi Asman mentereng, pilihan politik PAN di Pilpres 2019 tidak mengubah keputusan Jokowi. "Tapi ini kan pilihan politik yang tak bisa terhindarkan," ujar Pramono.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun begitu, kebijakan itu diharapkan tetap berbasis kinerja.

"Kalau reshuffle kali ini jelas basisnya adalah menertibkan atau mendisiplinkan parpol yang hengkang dari koalisi pendukung Jokowi," ujar Pangi kepada Liputan6.com, Selasa (14/8/2018).

Dia menambahkan, saat ini Jokowi harus mencari pengganti Asman. Sosok pengganti yang ideal menurutnya, bukan berasal dari kalangan parpol.

"Baiknya dari kalangan profesional, supaya tidak ada terlalu banyak kepentingan. Jadi bisa fokus menyelesaikan tugas-tugasnya," ujar dia.

Karena, lanjut Pangi, menteri baru nantinya tidak bisa mengotak atik atau membuat program baru. Dia hanya menjalankan program yang sudah ada.

Hal senada disampaikan Peneliti CSIS (Centre for Strategic and International Studies), Arya Fernandes. Dia menilai menteri baru yang berasal dari kalangan partai akan menimbulkan kecemburuan antarsesama pendukung.

"Kalau Jokowi menunjuk kabinet dari parpol, masing-masing partai akan berebut ini. Karena tentu partai-partai koalisi lainnya juga meminta posisi itu," kata Arya kepada Liputan6.com, Selasa (14/8/2018).

Karena itu, dia menyarankan pengganti Asman Abnur nanti berasal dari kalangan profesional. "Untuk menghindari kompetisi antarpartai dalam memperebutkan posisi Asman," tambah dia.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan tayangan video menarik berikut ini:

Meski perombakan belum terjadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengajukan pengunduran diri ke Jokowi.

2 dari 3 halaman

Koalisi Berujung Reshuffle

Jokowi-Maruf Amin Daftar Capres Pilpres 2019 — Pasangan bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin (kelima kiri) berfoto bersama para Ketua Umum partai koalisi saat melakukan pendaftaran di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (10/8). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pertarungan Pilpres 2019 diikuti dua pasangan kandidat. Mereka adalah pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subinato-Sandiaga Uno.

Calon petahana Jokowi didukung sembilan partai. Yaitu Partai Golkar, Partai Hanura, PDIP, Partai Nasdem, Partai Perindo, PSI, PKB, PKPI, dan PPP.

Sementara kubu Prabowo-Sandiaga, ada empat partai yang menyokong maju bertarung dalam Pilpres 2019. Keempat partai itu adalah Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Berkarya.

Keputusan PAN berkumpul dengan koalisi Prabowo-Sandiaga berdampak bagi kadernya di kursi menteri. Asman Abnur, kader PAN tersebut hengkang sebelum reshuffle kabinet bergulir.

Petahana Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin jelang melakukan proses pendaftaran bakal Capres/Cawapres Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (10/8). Joko Widodo dan Ma'ruf Amin didampingi petinggi parpol koalisi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

"Mestinya Menpan RB sudah mundur sejak lama, yakni saat PAN tidak konsisten lagi mendukung Jokowi dan berpolitik dua muka alias plin-plan," kata peneliti politik dari LIPI, Syamsuddin Haris kepada Liputan6.com, Selasa (14/8/2018).

Dia menilai, tak ada dampak berarti atas pengunduran diri kader PAN dari Kabinet Kerja. Kendati sang penggantinya nanti harus mampu beradaptasi dengan ritme kinerja Jokowi.

Perjalanan PAN merapat ke koalisi Prabowo dramatis. Sejak awal, PAN masih belum menentukan arah dukungan ke Prabowo maupun Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, dukungan partai berlambang matahari itu akan diumumkan saat menit-menit terakhir sebelum pendaftaran capres ditutup pada 10 Agustus 2018.

"Nanti saya kira injury time akan ada keputusan," kata Zulkifli Hasan di Kota Bandar Lampung, Rabu 8 Agustus 2018.

Sikap PAN itu dianggap tengah bermain dua kaki. Di satu sisi ingin terlihat sebagai oposisi, namun posisi lain juga tidak ingin melakukan perlawasan secara terang-terangan.

"Ini peran yang dimainkan PAN dari dulu," kata Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago kepada Liputan6.com.

Dia menjelaskan, melihat kecenderungannya, PAN akan lebih condong berada di gerbong Prabowo. Ini tak lepas dari sikap Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang acap mengeluarkan kritikan tajam kepada pemerintahan Jokowi-JK.

"Bagaimana pun pemilik PAN, yang punya saham PAN itu Amien Rais, bukan Pak Zulkifli," ujar dia.

Ketum PAN Zulkifli Hasan (kanan) bersiap memukul gong saat pembukaan Rakernas PAN di Jakarta, Kamis (9/8). Dalam rakernas tersebut PAN secara resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Prediksi itu terbukti. PAN akhirnya melabuhkan pilihannya untuk berada di koalisi Prabowo. Keputusan tersebut disampaikan dalam Rakernas, Kamis 9 Agustus 2018.

"Bismillahirahmanirrahim seluruh peserta yang saya hormati bahwa berdasarkan aspirasi penyampaian secara langsumg pandanan umum DPW PAN se-Indonesia dalam Rakernas dengan ini kami sampaikan keputusan bahwa capres yang akan diusung adalah saudara Bapak H Prabowo Subianto," ujar Ketua steering committee Rakernas PAN Yandri Susanto yang disambut tepuk meriah peserta.

3 dari 3 halaman

4 Tahun, 3 Kali Reshuffle Kabinet

Luapan Bahagia Menteri Kabinet Kerja Usai Diumumkan Presiden — Bertempat di halaman belakang Istana Merdeka, Jokowi mengumpulkan 34 kandidat terpilih (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Kabinet Kerja dibentuk enam hari setelah pasangan Jokowi-JK dilantik. Sang Presiden mengumumkan nama para menteri itu di halaman Istana, Jakarta, 26 Oktober 2014 lalu.

Total ada 43 orang. Terdiri empat Menteri Koordinator dan 30 menteri yang mengisi daftar nama pejabat negara. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Ada unsur partai politik pendukung Jokowi-JK --PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura-- juga berasal kalangan para profesional.

Namun jelang setahun Kabinet Kerja berkarya, suara soal perombakan kabinet mulai terdengar. Meski Istana membantah, isu itu menjadi nyata pada Rabu 12 Agustus 2015 lalu.

Dalam reshuffle kabinet jilid I ini, Jokowi mengganti enam menteri. Ada yang dicopot, ada juga yang digeser menduduki pos baru.

Jokowi Umumkan Reshuffle Kabinet. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)

Dalam perombakan pertama, posisi Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet diganti Pramono Anung, Mendag Rachmat Gobel diganti Thomas Lembong, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno diganti Luhut B Pandjaitan, dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo diganti Rizal Ramli.

Sedangkan Menko Perekonomian Sofyan Djalil diganti Darmin Nasution. Sofyan selanjutnya menduduki pos baru sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas menggantikan Adrinof Chaniago.

Selanjutnya, reshuffle kabinet jilid kedua kembali dilakukan pada Rabu 27 Juli 2016. Kali ini, sejumlah kursi menteri diisi kader parpol yang baru masuk gerbong koalisi menyusul adanya perubahan sikap.

PAN, PPP, dan Partai Golkar yang semula berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengubah haluan bergabung menjadi pendukung pemerintah. Ini dilakukan setelah masing-masing mereka menggelar pertemuan tingkat nasional.

Dalam perombakan kabinet kedua ini, PAN mulai merasakan bagian dari kabinet kerja bersama 11 menteri baru lainnya. Mereka adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong.

Selain itu, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Golkar), Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri PAN RB Asman Abnur (PAN).

Seskab Pramono Anung memberikan keterangan saat pengumuman pergantian menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7). Ada 9 nama baru yang masuk ke dalam Kabinet Kerja dan 4 menteri yang digeser posisinya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Belum sebulan terbentuk, Kabinet Kerja jilid dua menuai polemik, menyusul status Menteri ESDM Arcandra Tahar yang belakangan diketahui berdwikewarnageraan yang dilarang UU. Dia diketahui memiliki paspor Amerika Serikat.

Presiden Jokowi akhirnya memberhentikan Arcandra Tahar dari Menteri ESDM pada 15 Agustus 2016. Dia menjadi menteri tersingkat dalam sejarah, yaitu selama 20 hari.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Presiden Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM. Urusan status Arcandra sebagai WNI, diserahkan kepada Menkum HAM, meski menuai kritikan dari sejumlah pihak.

Dan akhirnya, posisi Menteri ESDM dipegang Ignasius Jonan. Mantan Menteri Perhubungan itu dilantik Jokowi pada 14 Oktober 2016. Sementara Arcandra Tahar diangkat kembali namun sebagai Wakil Menteri ESDM.