Tahun 2019, Kemnaker Anggarkan Rp 1 Triliun untuk Pembangunan BLK Komunitas

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri ikut menghadiri acara Konferensi Pers RAPBN 2019, APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

“Tahun 2019, Bu Menteri Keuangan menambah anggaran di Kemnaker sekitar Rp 1,7 Triliun. Dari biasanya rata-rata Rp 4 Triliun menjadi Rp 5,7 Triliun. Dari sekitar tambahan Rp 1,7 Triliun itu masih fokusnya menggenjot peningkatan kompetensi di masyarakat,” kata Hanif.

Menaker Hanif mengatakan program andalan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) tetap percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, sertifikasi profesi, serta membangun kewirausahaan di kalangan anak muda.

“Terobosan yang baru yakni komitmen pemerintah terhadap pesantren dan masyarakat di sekitar pesantren melalui pembangunan BLK Komunitas. Tahun 2019, dianggarkan Rp 1 triliun di 1000 titik,“ kata Hanif.

Dikatakan Menaker Hanif, jika melihat peningkatan dari 2018-2019, misalnya untuk pelatihan BLK di pemerintah tahun 2018 sekitar 136.724 orang akan ditingkatkan tahun 2019 menjadi 215.344 orang.

“Kemudian untuk kewirausahaan dan produktivitas dari sekitar 17.890 akan ditambah menjadi 38.845 orang. Kemudian untuk pemagangan juga kita tingkatkan dari 70.790 menjadi 210.000. Ini lebih dari 100 persen peningkatannya,” kata Hanif.

Untuk pelatihan, kata Menaker hanif akan melibatkan melalui masyarakat baik lembaga pelatihan kerja swasta maupun komunitas, termasuk pelatihan untuk pekerja migran Indonesia. Dari tahun 2018 sebanyak 14.000 menjadi 62.000. Jadi secara keseluruhan peningkatan kompetensi yang dilakukan dari 239.404 pada 2018 ditingkatkan lebih dari dua kali lipat menjadi 526.189.

“Khusus untuk sertifikasi juga mengalami peningkatan sangat pesat. Dari 260.084 sertifikasi profesi di tahun 2018, pada tahun 2019 juga akan ditingkatkan menjadi 526.189,” Kata Hanif

Hadir dalam acara Konpers itu Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Negara BUMN Rini Suwandi, Menteri Kesehatan Nila Nila Djuwita F. Moeloek, Menko PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakuat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Mensos Idrus Marham, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perinduatrian Airlangga Hartaro, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahir, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.

(*)