Sukses

Seskab: Jika Gempa Lombok Bencana Nasional, Kerugiannya Lebih Banyak

Dia menjelaskan, pemerintah pusat tidak gegabah dalam meningkatkan status bencana yang terjadi di Tanah Air, termasuk gempa Lombok.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, perlu kajian mendalam untuk meningkatkan status gempa Lombok, NTB jadi bencana nasional. Ini diungkapkannya menyusul desakan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional.

"Kalau status (bencana nasional) dan apanya itu harus ada kajian mendalam," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/8).

Dia menjelaskan, pemerintah pusat tidak gegabah dalam meningkatkan status bencana yang terjadi di Tanah Air. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan serius, seperti dari sektor pariwisata.

Apabila Kepala Negara meningkatkan status gempa Lombok jadi bencana nasional maka seluruh kawasan wisata yang ada di NTB ditutup. Langkah tersebut nantinya bakal berbuntut panjang pada perekonomian NTB.

"Begitu dinyatakan bencana nasional, maka seluruh pulau Lombok itu akan tertutup buat wisatawan. Dan itu kerugiannya lebih banyak," ujar dia.

Pramono menerangkan, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi. Dalam Inpres tersebut, Presiden akan menginstruksikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa.

"Penanganannya adalah penanganan seperti bencana nasional. Inpres itu memberikan mandat kewenangan kepada Menteri PUPR, beserta BNPB untuk melakukan penanganan itu," terang dia.

Sudah satu bulan tanah Provinsi NTB diguncang rentetan gempa besar. Akibat bencana ini, 400 orang lebih meninggal dunia. Ekonomi lumpuh dan kantor pemerintahan tak bisa berjalan.

DPRD NTB telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menetapkan gempa di Lombok ini menjadi bencana nasional. Surat tersebut diteken langsung oleh Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda.

"Betul itu surat kami," kata Baiq saat dihubungi, Senin (20/8).

Dalam surat itu, ada empat poin penjelasan DPRD NTB kenapa ingin gempa NTB dijadikan bencana nasional. Salah satunya, gempa berdampak pada lumpuhnya ekonomi di NTB.

 

Reporter: Titin Supriatin

 

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini: