KPK Dalami Gratifikasi Tiket Asian Games 2018 ke Sejumlah Pejabat

Liputan6.com, Bandung - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan, pihaknya serius dalam menangani laporan dugaan permintaan tiket pertandingan Asian Games 2018 yang dilakukan penyelenggara negara alias pejabat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Saya harus pastikan ke Direktur Gratifikasi ya. Tapi memang kami sudah menerima informasi ada pihak-pihak yang sudah menerima atau meminta bahkan oknum-oknum pejabat,” ujar Febri di Bandung, Selasa, 28 Agustus 2018.

Bahkan, lanjut dia, Ketua KPK Agus Rahardjo sudah menyampaikan bahwa ada BUMN tertentu yang diminta untuk membelikan sejumlah tiket untuk diberikan kepada pejabat.

"Saya kira itu tentu bukan perbuatan yang patut ya. Kalau memang mau nonton Asian Games seharusnya beli sendiri seperti masyarakat yang lain, tidak kemudian menyalahgunakan posisi dan jabatannya," tutur dia.

Menurut Febri, gratifikasi tidak ada batasan nilai. Dia pun menncontohkan salah satu kasus pemberian gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.  

"Contoh yang paling sederhana dalam kasus Zumi Zola yang sedang berjalan saat ini. Kalau nanti gratifikasi yang diterima diatas Rp 10 juta maka berlaku pembuktian terbalik. Tapi kalau dibawah Rp 10 juta, jaksa penuntut umum yang akan membuktikan,” jelasnya.

“Jadi bukan soal batasan nilai boleh diterima atau tidak boleh diterima,” tegasnya.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini