Pemerataan Infrastruktur Era Jokowi Wujud Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru — Presiden Joko Widodo saat memantau pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Sumatra Barat, Jumat , (9/2). Di ruas jalan tol Padang-Pekanbaru ini juga akan dibangun terowongan terpanjang di Indonesia. (Liputan6.com/Pool/Biro Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Muhammad Ardhi Faddakiri mengatakan bahwa pemerataan pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membawa banyak manfaat.

Khusus untuk kaum muda, kehadiran infrastruktur di daerah-daerah berdampak pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin berkualitas. Pernyataan ini disampaikan pada seminar yang digagas ULM dengan tajuk “Infrastruktur Merata Wujud Keadilan Sosial: Menakar Peran Pemuda dalam Pembangunan”.

Menurutnya, generasi muda merasakan buah paling manis dari manfaat infrastruktur yang dihadirkan pemerintahan Jokowi.

“Pembangunan infrastruktur yang menjadi sarana pembangunan SDM ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas bangsa Indonesia,” ujar Ardhi dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022).

Bagi Ardhi, infrastruktur merata juga merupakan bentuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil diwujudkan oleh Jokowi. Gebrakan ini sekaligus untuk mengikis ketimpangan infrastruktur antardaerah.

“Pemerataan pembangunan tentunya menjadi angin segar untuk warga Indonesia, terutama yang mendambakan keadilan sosial khususnya pada pembangunan infrastruktur di setiap wilayahnya masing-masing,” ucapnya.

Manfaat lain dari pemerataan infrastruktur era Jokowi ini adalah mampu membuka akses-akses antardaerah. Ardhi menuturkan, sejak pembangunan infrastruktur merata, seluruh daerah di Indonesia bisa saling terintegrasi.

“Tentunya pemeratataan pembangunan ini membawa dampak positif seperti kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam upaya pembangunan yang merata sebagai sarana integrasi bangsa dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Nias sampai Pulau Rote,” katanya memungkasi.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 2 halaman

Jokowi: Pembangunan IKN Tak Perlu Diragukan

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak perlu diragukan lagi.

Menurutnya, pemindahan ibu kota negara ke IKN Kalimantan Timur sudah memiliki payung hukum jelas dan UU IKN telah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR.

"Dan itu juga kita harus tahu semuanya sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, jadi sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan," kata Jokowi di hadapan para investor dan pengusaha Kadin saat memberi sambutan soal IKN di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Dengan adanya IKN ini, Jokowi ingin menjalankan pembangunan berbasis pada Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. Terlebih, perputaran ekonomi saat ini lebih banyak di Pulau Jawa.

"Itulah kenapa sering saya sampaikan Indonesia perlu keadilan ekonomi, sekali lagi ada 17 ribu pulau, bukan hanya satu pulau perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara," ujarnya.

Jokowi menegaskan, pemerintah membangun IKN sebagai kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Menurutnya, belum ada di dunia kota seperti IKN itu.

"Tolong dicarikan belum ada, ini yang membedakan ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain," ucapnya.