Kapolri Perintahkan Kabareskrim Teliti Kasus Munir

Tokoh Politik hingga Pejabat Tinggi Negara Hadiri Sidang Tahunan MPR — Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tersenyum saat tiba menghadiri Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (16/8). Tema sidang tahunan kali ini Bhinneka Tunggal Ika. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memerintahkan Kabareskrim Polri Irjen Arief Sulistyanto meneliti kembali kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Hal itu menyusul desakan berbagai pihak pascabebasnya terpidana kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Prijanto.

"Kapolri sudah perintahkan Kabareskrim baru untuk meneliti kasus itu lagi," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Hanya saja, dia tidak menjawab saat disinggung apakah kepolisian sudah menemukan bukti baru atau novum dalam kasus kematian Munir atau belum. Dia juga enggan berspekulasi apakah akan ada tersangka baru di kasus Munir.

"Ini baru ada perintah dari Kapolri ke Kabareskrim untuk meneliti kasus Munir, kita akan buka lagi berkas perkara itu lagi. Kita cek dulu berkasnya seperti apa nanti," ucap Setyo.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku belum bisa berbuat banyak terkait penanganan kasus Munir. Apalagi dokumen asli hasil penyelidikan tim pencari fakta (TPF) Munir yang dikabarkan hilang belum juga ditemukan.

"Ya kita tunggu. Kata pemerintah yang lalu sudah diserahkan ke Setneg. Tapi pas kami cek ke Setneg tidak ada, ya gimana," ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 31 Agustus 2018.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Terpidana kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Prijanto bebas murni. Pollycarpus telah menjalani masa tahanan selama 8 tahun atas vonis hakim selama 14 tahun penjara.

2 dari 2 halaman

Hilang

TPF Munir dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004 setelah didesak berbagai kalangan. TPF dibentuk untuk membantu kepolisian mengusut dugaan keterlibatan oknum di lingkungan PT Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Laporan TPF tuntas pada 2005, namun tidak pernah diumumkan ke publik hingga saat ini. Bahkan dokumen asli TPF Munir diklaim hilang di Kementerian Sekretaris Negara dan baru diketahui pada Februari 2016.

Sejumlah pihak terutama pegiat HAM mendesak agar pemerintah segera mempublikasikan hasil TPF Munir. Hal itu dilakukan untuk mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan Munir.