KPK Bisa Jerat Partai Golkar Jadi Tersangka Suap PLTU Riau-1

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjerat Partai Golkar sebagai tersangka dengan pidana korporasi dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Penetapan tersangka tersebut dapat dilakukan KPK, apabila Partai Golkar terbukti menerima uang suap dari proyek tersebut.

"Kalau itu bisa kita buktikan (ada dugaan aliran suap PLTU Riau-1), itu bisa (Ditetapkan sebagai tersangka korporasi), tapi sampai sekarang belum," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Penetapan Golkar yang merupakan sebuah organisasi berbadan hukum sebagai tersangka, bisa dilakukan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Pada kasus ini, sebagian uang suap PLTU Riau-1 yang diterima mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih diduga mengalir ke Golkar untuk keperluan Munaslub 2017. Basaria mengatakan pihaknya masih terus mengumpulkan sejumlah bukti terkait dengan pengakuan Eni tersebut.

"Sampai sekarang belum ada pembuktian itu dipakai atau tidak. Itu masih dalam pengembangan," ujar Basaria.