Kepala BKN Sebut Ada 2.674 PNS Korupsi

Bima menyatakan Badan Kepegawaian Negara terus memverifikasi dan memvalidasi data sejak 2012. Tetapi, hal ini sulit dilakukan karena putusan pengadilan bagi PNS yang terlibat tindak pidana korupsi hanya diberikan ke pihak yang bersangkutan, dan putusan pengadilan tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga terkejut mendengar data tersebut. "Jujur kami tidak memiliki data yang terintegrasi," akunya. Tjahjo menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui adanya orang-orang yang terlibat korupsi di daerah khususnya di eselon 3 dan 4 yang tidak mendapat rekomendasi dari BKN.

"Setelah kami izinkan, lalu mendapat protes," ujar Tjahjo di konferensi pers tersebut. Ia menilai ketidakjujuran oknum-oknum membuat adanya masalah ini.

Bahkan, ia baru mengetahui kemarin bahwa ada eselon 1 yang korupsi hingga Rp 131 Miliar. Padahal untuk eselon 1 dan 2 pasti mendapatkan rekomendasi dari BKN.

Ke depannya, diharapkan adanya tindakan yang lebih tegas untuk memberhentikan secara tidak hormat PNS yang terlibat kasus korupsi. Pemberhentian tidak hormat di sini diartikan tidak mendapat uang pensiun.

"Negera tidak dirugikan dua kali. Dia sudah mengambil uang milik umum, tapi masih menikmati gaji," tegas Tjahjo. (Melissa Octavianti)

Saksikan video pilihan di bawah ini: