Kasus Nur Mahmudi Ismail, Pengacara Sebut Ada Salah Persepsi

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara Nur Mahmudi Ismail, Lim Abdul Halim, mengatakan kliennya terjerat kasus korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok karena Dinas PUPR salah mengartikan Surat Keputusan Penetapan Lahan (SKPL). Akibatnya, ada tumpang tindih sewaktu pembebasan lahan.

SPKL itu sendiri diterbitkan oleh Nur Mahmudi Ismail, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Depok.

Lim mengatakan, Nur Mahmudi menerbitkan SKPL sekitar tahun 2015. Isinya tentang beberapa lahan yang akan dibebaskan untuk proyek pelebaran jalan. Itu sesuai juga dengan usulan Dinas PUPR.

Satu di antaranya menyingung pembebasan lahan untuk Simpangan Jalan Raya Bogor, yakni Jalan Nangka, Kecamatan Tapos.

"SKPL bukan cuma Jalan Nangka. Ada beberapa titik seperti di Tole Iskandar juga," kata Lim saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (14/9/2019).

Sebelum itu, Dinas Perhubungan telah mengeluarkan Amdal Lalin. Di situ tertuang areal yang menjadi kewajiban pengembang. Disebutkan, salah satunya Jalan Nangka. Ada empat titik di jalan tersebut yang mesti ditanggung pengembang.

Tapi, kata Lim, Dinas PUPR malah menerjemahkan SKPL tanpa berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Sehingga timbulah persepsi yang mengakibatkan kerugian negara.

"Memang terjadi salah menterjemahkan SKPL yang dikeluarkan oleh Pak Nur Mahmudi. Kalau dalam perintah Pak Nur yang tertulis agar Dinas PUPR berkoordinasi dengan Dishub untuk berbelanja atau pembebasan. Ini yang tidak terjadi," jelas dia.