HEADLINE: Skandal Sel Palsu dan Mewah Setya Novanto, Lapas Sukamiskin Bobol Lagi?

Terkuaknya sel mewah Setya Novanto di Lapas Sukamiskin tidak membuat Kemenkumham kebakaran jenggot. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami mengaku punya alasan tersendiri terkait sel mantan Ketua DPR tersebut.

"Kami tidak akan membongkar barang-barang itu karena menunggu anggaran. Kalau semangatnya menata, kita bongkar dan semua sel dipasangi plywood semua," kata Utami kepada Liputan6.com, Senin (17/8/2018).

Utami mengaku khawatir bila plywood itu dilepas maka tembok-tembok sel akan terkelupas. Adapun plywood tersebut terpasang sebelum Setya Novanto. "Saya lagi cari, siapa penghuni sebelumnya," kata dia.

Begitu pula dengan kloset duduk, bila dibongkar akan menambah beban renovasi karena rembes.

"Kalau rembes, terus penghuninya muslim kan jadi najis," kata Utami.

"Jadi sementara kami biarkan dulu semua sambil menyusun rencana aksi perbaikan Sukamiskin ke depan," dia menambahkan.

Mengenai luas ruangan, Utami menyebut memang ada tiga tipe luas sel yang dibangun di lapas yang dibangun pemerintah Belanda sejak 1912 itu, yaitu kecil, sedang, dan besar.

"Kalau luas ruang Pak Setnov ya memang seperti itu turun-temurun sejak zaman Belanda. Saya juga enggak tahu alasan kenapa Belanda bangun tiga tipe itu," kata Utami.

Lapas Sukamiskin memiliki 566 sel. Untuk tipe besar seperti yang dihuni Setnov terdapat 52 unit. Sel-sel tersebut terdapat di blok timur yang dulu dihuni Sukarno. Blok tersebut ditempati tahanan-tahanan politik.

Sementara blok yang kecil dihuni oleh narapidana umum. Satu sel hanya menampung satu warga binaan. Di dalam sel tersebut terdapat kloset jongkok yang hanya berjarak beberapa jengkal dengan bangsal narapidana.

Utami menegaskan, tidak akan memberi sanksi kepada  Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto. "Tidak akan diapa-apakan, tidak akan dipecat," kata Utami.

Dia menilai Kalapas Sukamiskin yang baru genap dua bulan menjabat ini sudah melaksanakan tugas pembenahan.

"Dia sudah membuat tugas pembenahan jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk sekarang yang dia benahi adalah fasilitas umum seperti ruang besuk, sehingga tidak ada lagi diskriminasi," kata Utami.

Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto sendiri mengakui sejak ditugaskan menggantikan Kalapas lama yang diciduk KPK, kondisinya sel tahanan Setya Novanto seperti itu.

Menurutnya, dinding sel Setya Novanto dilapisi plywood karena kondisi tembok lapas yang sudah berusia ratusan tahun sudah tidak optimal. Apalagi jika hujan mengguyur, air kerap merembes ke dalam kamar.

"Untuk mengubahnya, anggaran tidak ada. Untuk perawatan saja tidak ada (anggaran). Makanya saya minta anggaran di 2019," ujar Tejo, Minggu 16 September 2018.

Ia menyebut, hal seperti ini merupakan inisiatif para napi. Sedangkan kasur yang ada, dari informasi yang diterimanya adalah warisan napi terdahulu.

Terkait sel tahanan yang tidak digembok dari luar, Tejo menyatakan, itu untuk penanganan kesehatan narapidana.

"Itu inisiatif saya bagi warga binaan yang punya sejarah penyakit jantung. Serangan jantung kan tidak bisa dilihat," ujarnya.

Tejo mengatakan, napi Lapas Sukamiskin rata-rata sudah memasuki usia tua. Selain itu banyak di antara mereka yang memiliki riwayat kesehatan kurang baik.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan, berkaca dari OTT KPK di Lapas Sukamiskin Juli lalu, tata kelola lapas tidak hanya jadi tanggungjawab Kemenkumham. 

"Belajar dari OTT Sukamiskin belum lama ini, KPK masih punya utang benahi tata kelola rumah binaan," ujarnya melalui pesan tertulis, Senin (17/9/2018).

Menurut dia, seharusnya, konsep penjara berlaku sama untuk semua tahanan apa pun kasusnya. "Kalau itu benar, jelas ini ketidakadilan," kata Saut.

Saut mengatakan, penjara adalah tempat untuk pembinaan sehingga mereka yang menghuni disebut sebagai warga binaan. Dia berharap pemerintah dapat segera memperbaiki sel-sel mewah dalam lapas, seperti sel Setya Novanto.

"Bisa saja dibuat di atas standar internasional badan-badan dunia. Bisa saja negara kita membuat umpamanya, semua tahanan terlepas apa kasusnya boleh bebas main bola, komputer, naik sepeda, lapangan luas kamar luas, boleh main musik, nonton tv , ketemu keluarga kapan saja, internet. Namun semuanya secara terbatas," tutur Saut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, inisiatif Ombudsman mesti disambut positif Kemenkumham untuk melakukan perubahan.

"Karena ini juga bagian dari pelayanan publik selain juga penanganan kasus korupsi yang sedang dilakukan oleh KPK," kata Febri Senin (17/9/2018).

Febri menyatakan, semestinya ada perlakuan yang sama untuk narapidana dan tidak ada fasilitas khusus, apalagi akses-akses untuk memasukkan barang-barang yang dilarang menurut peraturan.

"Saya kira itu yang harus ditegakkan agar kepercayaan publik juga bisa tumbuh kembali terhadap Kementerian Hukum dan HAM khususnya terkait dengan perbaikan di lapas," ujar Febri.

Terlebih, Dirjen PAS pernah mengatakan perbaikan sedang dilakukan.

"Jadi jangan sampai itu berhenti hanya pada pernyataan-pernyataan yang terjadi ketika KPK tangkap tangan atau ketika Ombudsman sidak. Perbaikan itu harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten itu yang paling penting<" ujarnnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menyatakan, Menkumham harus ikut bertanggungjawab atas kasus ini. Menurutnya, kasus sel mewah di lapas cukup kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengganti kepala lapas atau sipir.

"Ada implementasi undang-undang yang keliru dan melibatkan bukan hanya kalapas tapi juga aparat penegak hukum lainnya," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, ada juga kecenderungan dari hakim yang memang bersifat punitif ingin memenjarakan pihak-pihak yang dibawa ke persidangan.

"Pembenahan harus dilakukan secara terstruktur melibatkan pihak pihak di luar kemenkumham dan dilakukan secara menyeluruh," tegasnya.