Kilgour: Kasus Manulife Tak Merusak Hubungan Indonesia-Kanada

Liputan6.com, Jakarta: Kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI) ternyata menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Kanada. Sementara pemerintah Indonesia, lewat Wakil Presiden Hamzah Haz juga mengeluarkan pernyataan tanggapan yang mengecam balik. Isinya: Kanada diminta tak bereaksi melewati batas yang seharusnya [baca: Hamzah: Pemerintah Kanada Jangan Over Acting]. Namun, menurut Menteri Negara Kanada untuk Urusan Asia Pasifik David Kilgour, reaksi yang dikeluarkan pemerintah Kanada tak lebih sebagai ungkapan agar pemerintah Indonesia serius dan segera menyelesaikan masalah Manulife.

Menurut Kilgour, Indonesia membutuhkan miliaran investasi, mengingat tingginya angka pengangguran. Jika investor dari Jepang, Australia, atau Kanada melihat Manulife Financial, sebagai perusahaan terbaik Kanada yang secara profit solvent (mampu membayar utangnya), terkena kasus ini, maka investor di seluruh dunia pun akan mempertanyakan nasib investasi mereka. Pemerintah harus serius menyelesaikan kasus Manulife agar masyarakat (dalam hal ini investor) akan percaya. Berikut kutipan wawancara reporter SCTV Arief Suditomo dengan Menteri Negara Kanada untuk Urusan Asia Pasifik David Kilgour yang disiarkan di Liputan 6 Siang, Sabtu (22/6):

Arief Suditomo (AS): Reaksi keras pemerintah Kanada terhadap pailitnya Manulife mendapat kecaman keras dari pemerintah Indonesia, terutama Wapres Hamzah Haz. Menurut Anda, apakah ini akan mempengaruhi hubungan baik Indonesia-Kanada?

David Kilgour (DK): Saya harap tidak. Kedatangan saya adalah untuk merayakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kanada. Setiba di sini, saya baru tahu Manulife ditutup. Manulife Financial adalah perusahaan tertua dan terbaik di Kanada. Perdana menteri pertama Kanada bahkan menjadi Presiden Manulife setelah pensiun.

Manulife adalah satu perusahaan utama yang solvent (mampu membayar semua utangnya), memiliki 4.000 karyawan, dan 400 ribu pemegang saham. Saya rasa, kita harus cari jalan agar Manulife Indonesia dapat kembali beroperasi dan menguntungkan rakyat Indonesia.

Jika Wapres berpendapat hal itu mengakibatkan terganggunya hubungan kedua negara, dengan menyesal saya katakan pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan agar Manulife bisa kembali beroperasi.

AS: Bagaimana dengan fakta bahwa Kanada adalah satu di antara negara donor Indonesia? Apakah hal ini akan mempengaruhi kasus tersebut?
DK: Saya rasa ini bukan masalah donor. Saya harap kasus ini tidak berpengaruh pada hubungan baik kedua negara yang telah lama terjalin. Yang saya bicarakan adalah masalah pasar. Negara ini membutuhkan miliaran investasi, mengingat tingginya angka pengangguran. Jika investor dari Jepang, Australia, atau Kanada melihat Manulife Financial sebagai perusahaan terbaik Kanada secara profit solvent, tapi jika mengalami kejadian semacam ini, untuk apa saya menanamkan modal di Indonesia?

PM kami sering mengatakan tak ada yg lebih meresahkan daripada uang jutaan dolar. Dan dia benar. Investor di seluruh dunia yang ingin menanamkan modal dan ingin menciptakan lapangan pekerjaan serta masa depan yang lebih baik di Indonesia akan bertanya: "Untuk apa?" Itu adalah satu pesan yang saya ingin sampaikan pada pemerintah Indonesia, hari ini.

AS: Bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia?
DK: Tanggapan dari dua menteri yg saya temui hari ini cukup menggembirakan. Saya memiliki kesan yang kuat bahwa semua orang di Indonesia dan Jakarta tahu bahwa Manulife bukanlah perusahaan yang tak mampu membayar utang.

AS: Menurut media masa Kanada, satu menteri Anda mengemukakan rencana pemerintah Kanada untuk melakukan tindakan balasan. Tindakan balasan apa yang dimaksud?
DK: Saya harap kita tidak perlu memikirkan hal itu. Mudah-mudahan awal pekan depan atau akhir pekan ini kita sudah mengambil tindakan yang benar dan status pailit akan segera dicabut atau sedang dalam proses dicabut. Sehingga pada hari Senin (pekan depan), karyawan bisa kembali bekerja. Pemegang saham pun yakin, lapangan pekerjaan bisa tercipta kembali. Kedua negara pun bisa menjalin hubungan yang harmonis.

AS: Sekarang mari kita bicarakan prosedur hukum yang akan dihadapi dalam beberapa hari ini. Kita akui, Indonesia dalam proses pembangunan yang solid dan independen. Kenyataan bahwa pemerintah tak ingin campur tangan dalam kasus ini, ditanggapi positif banyak pihak. Bagaimana menurut Anda sikap yang mesti dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini?
DK: Rakyat Kanada juga percaya pada konsep independensi, salah satu prinsip tertua dalam sistem kami. Saya pengacara dan saya sangat meyakini hal itu. Namun dalam kasus ini, pengadilan atau kurator, telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Bila ada yang naik banding, atas dasar alasan tertentu, hal itu tak bisa diterima dan keputusan itu bisa dibalik.

AS: Itu tidak berarti mencampuri independensi pengadilan, tetapi hanya mengatakan pengadilan telah membuat kesalahan. Lantas masalahnya dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi untuk dikoreksi lagi. Menurut pendapat Anda, apa kita harus menangani masalah ini secara politis atau Anda akan tergantung pada sistem hukum Indonesia, dan membiarkan komunitas internasional mengamati sebab segala sesuatunya berada dalam posisi bahaya?
DK: Banyak yang berada dalam bahaya. Tapi jika pemerintah Indonesia dengan bijak merasa telah berbuat kesalahan dan mengajukan banding atau melakukan hal lain yang bisa dilakukan secara tepat, saya tidak meminta siapa pun untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai hukum dan etika. Tetapi menurut pandangan saya, mempertimbangkan besarnya konsekuensi yang harus ditanggung oleh kesalahan itu, hal ini bukan berarti merusak independensi pengadilan. Misalnya pemerintah menuntut keputusan itu atau meminta orang lain melakukan sesuatu untuk mewujudkan keadilan.

Keadilan harus selalu dituntut. Jika tidak, masyarakat tidak akan percaya kepada lembaga peradilan. Masalah serupa juga terjadi di Kanada. Saya cukup lama berkecimpung di dunia peradilan. Jika Anda berupaya mengubah keputusan itu, maka masyarakat (dalam hal ini investor) akan percaya terhadap proses peradilan yang berlangsung.(SID)