Sukses

BPJS Ketenagakerjaan Ajak Anggota ASSA Dukung Pembangunan Infrastruktur Negara ASEAN

Sudah saatnya ASSA (ASEAN Social Security Association) bergerak ke arah yang lebih implementatif untuk perkembangan negara anggota ASEAN melalui Effective Collaboration" di bidang investasi infrastruktur.

Liputan6.com, Jakarta BPJS Ketenagakerjaan Indonesia mengajukan inisiatif strategis dalam bidang investasi ketika pertemuan institusi pelaksana jaminan sosial di negara-negara ASEAN atau ASSA (ASEAN Social Security Association) yang dilaksanakan di Nha Trang, Vietnam, Selasa (18/9) lalu.

Poin penting yang digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah kolaborasi investasi dalam bentuk "pool of fund" untuk membiayai pengembangan infrastruktur, khususnya di negara berkembang.

Dalam pidatonya di hadapan delegasi yang hadir, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyerukan kepada para negara anggota untuk saling mendukung agar negara-negara ASEAN menjadi lebih sejahtera dan mampu bersaing dengan negara lain di dunia.

"Sebagai ASEAN community, perkembangan satu negara akan berdampak pada perkembangan ekonomi negara ASEAN lainnya. Kita juga harus memastikan dana yang dikelola di institusi jaminan sosial kita hanya berputar di daerah regional ASEAN," tegas Agus.

Agus menyatakan, sudah saatnya ASSA untuk bergerak ke arah yang lebih implementatif untuk perkembangan negara anggota. "Effective Collaboration" di bidang investasi infrastruktur merupakan langkah kongkrit yang bisa dilakukan bersama untuk membantu negara anggota ASEAN lainnya.

"Semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju, pasti tetap membutuhkan pembangunan infrastruktur. Namun anggaran yang dimiliki negara tentunya terbatas, di sinilah peran institusi Jaminan Sosial anggota ASSA dibutuhkan," jelas Agus.

Institusi Jaminan Sosial dikatakan oleh Agus memiliki kelebihan dibandingkan investor lain, karena umumnya memiliki horizon pengelolaan dana jangka panjang, hal ini sesuai dengan konsep pembiayaan investasi infrastruktur dari pemerintah yang juga bersifat jangka panjang.

Agus menjelaskan bahwa kolaborasi seperti ini juga dilakukan oleh negara anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) untuk saling mendukung sesama anggota dalam pendanaan di bidang infrastruktur.

"Kami juga sebelumnya telah melakukan diskusi dengan rekan-rekan yang bergerak di bidang jaminan sosial dan asuransi di Jepang, dan sambutan positif yang kami dapat menjadi alasan kami untuk menggagas ide ini lebih lanjut," tambah Agus.

Investment Hub

 

 

Agus meyakini langkah ini dapat menjadikan ASSA menjadi lebih terpandang, karena perannya dalam membantu negara-negara ASEAN lebih maju untuk memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kawasan ASEAN, sesuai dengan mandat jaminan sosial.

Inisiatif ini juga didukung oleh Pemerintah RI, dalam hal ini BAPPENAS, yang telah memiliki daftar proyek infrastruktur yang layak dijadikan target investasi oleh anggota ASSA maupun institusi jaminan sosial dan asuransi lain di Asia Pasifik.

Agus telah menyatakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan sebagai investment hub untuk mengkoordinasi dan memberikan informasi terkait investasi proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Untuk itu Agus mengundang institusi jaminan sosial negara-negara ASEAN untuk datang ke Indonesia pada pertengahan Oktober 2018 mendatang. Hal ini juga berlaku juga bagi anggota ASSA lain, mereka dapat berperan sebagai investment hub di negaranya masing-masing.

Inisiatif dari BPJS Ketenagakerjaan ini mendapat tanggapan positif dari seluruh anggota ASSA dan juga diterima oleh ASSA Board menjadi inisiatif ASSA, untuk dipelajari secara lebih mendalam.

Momen pertemuan pada Oktober 2018 mendatang akan menjadi titik bersejarah pembahasan gagasan dimaksud untuk perkembangan dan kesejahteraan seluruh negara ASEAN.

"Kami harap inisiatif ini dapat segera diimplementasikan, agar pengembangan infrastruktur di negara-negara ASEAN dapat berjalan dengan masif, dengan dimotori para institusi Jaminan Sosial," tutup Agus.

 

(*)