Mendagri: Setop Kampanye, Mari Empati ke Korban Gempa Palu-Donggala

Kemendagri Apresiasi KPU Akan Perbaiki DPT 60 Hari Kedepan — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun menghimbau bahwa masyarakat tidak perlu curiga terhadap perbaikan Data Pemilih Tetap (DPT).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau penyelenggara dan peserta pemilu untuk tidak melakukan kampanye di wilayah terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Sebab, saat ini semua pihak harus berkonsentrasi membantu warga pascagempa Palu dan Donggala.

"Kita konsentrasi dulu menyelesaikan tanggap darurat ini. Apa pun, Pileg dan Pilpres bisa ditunda sepanjang daerahnya ada bencana, baik di tingkat TPS, kecamatan, desa, maupun kota dan kabupaten," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10).

"Biar konsentrasi ke arah sana, tata kelola pemerintahan juga jalan, termasuk saya imbau KPU untuk tanggap darurat ini, kampanye untuk sementara disetop dulu supaya semua konsentrasi membantu warga kita yang sedang tertimpa musibah," kata dia.

Tjahjo enggan merinci apakah jadwal pemilihan umum di Palu akan diundur atau tidak. Namun, dia menekankan saat ini juga meminta KPU agar memiliki rasa empati dan tidak melakukan kampanye di wilayah tersebut.

"Yang penting saya mohon pada KPU jangan ada kampanye dulu. Setop. Mari kita empati pada warga yang kena musibah sambil lihat tahap yang berikutnya," ucap Tjahjo.

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya menjelaskan saat ini pihaknya tidak bisa memastikan apakah bencana alam itu akan mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019 di Palu. Hingga kini, KPU belum bisa berkomunikasi dengan KPUD Palu karena terganggunya jaringan komunikasi akibat gempa dan tsunami.

"Sampai sejauh ini kita belum berhasil mengambil kesimpulan apakah ini nanti mengganggu (Pemilu) atau tidak, karena sampai tadi malam pun kami terus mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di Palu, belum terhubung untuk update informasinya seperti apa," jelasnya.

2 dari 2 halaman

KPU Bangun Tenda Darurat

KPU, kata dia, akan melakukan segala upaya agar masyarakat Palu dapat menggunakan hak suaranya. Apabila nantinya wilayah tersebut tidak dapat beroperasi, maka KPU akan memindahkan pemilih ke tempat lain.

Tak hanya itu, jika gedung serta fasilitas KPUD Kota Palu rusak, maka KPU akan membangun tenda darurat untuk tempat para pegawai bekerja sementara.

"Jadi ketika kantor runtuh kita kasih tenda darurat agar mereka bisa kerja di sana. Sekarang tenda darurat sedang kita lakukan mudah-mudahan enggak terlalu lama ini mereka bisa kerja kembali," ujar Arief.

Sementara itu, sejumlah kota di Sulawesi Tengah saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Satu di antaranya adalah Kota Palu. Kepala Pelaksana BPBD Bangka Belitung Mikron Antariksa mengungkapkan, kondisi jalanan di Kota Palu rusak berat. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas umum dan bangunan dikabarkan juga rusak.

"Memang kondisi jalan di Palu rusak berat. Kondisi ini mungkin lebih parah dari yang di Lombok," kata Mikron saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, kondisi di tepi Pantai Talise juga dikabarkan mengalami kerusakan parah akibat terjangan tsunami.

Reporter: Intan Umbari Prihatin