Kemnaker Berharap Apindo Mampu Tingkatkan Kualitas SDM di Indonesia

Liputan6.com, Solo Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap keberadaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dapat berperan positif dan berkontribusi semakin optimal dalam peningkatan kualitas, kompetensi, dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

"Kemnaker sangat berharap Apindo peduli dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan upaya pengurangan pengangguran. Pengalaman menunjukkan, tanpa kepedulian pengusaha, daerah tak akan maju. Yang rugi kita semua, " ujar Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, saat pengukuhan Dewan Pengurus Kota (DPK) Apindo Solo, Jawa Tengah, Kamis (4/10/2018).

Hadir menyaksikan pengukuhan diantaranya Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, Kepala BLK Solo Wiwit Windiana, Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kowi, Ketua Kadin Solo Gareng Haryanto, dan ratusan peserta Apindo kota Solo.

Dalam sambutannya, Bambang menjelaskan terjadinya transformasi sumber daya ekonomi tertinggi yang semula berbasis SDA dan jumlah tenaga kerja yang banyak dan murah, telah beralih menjadi ekonomi berdasarkan pengetahuan. Artinya, ekonomi berdasarkan SDM yang terampil, kompeten, dan memiliki daya saing tinggi.

Hal ini dibuktikan dengan negara-negara yang tak memiliki SDA atau memiliki SDA dengan jumlah terbatas, tetapi bisa menjadi negara maju.

"Seperti Singapura, Korea, Jepang, Jerman, dan Belanda. Mereka maju bukan karena SDA, bukan karena mampu bayar tenaga kerja murah, tetapi karena memiliki SDM yang sangat terampil," ucap Bambang.

Menurutnya, program pemerintah ke depan yang akan fokus dalam peningkatan kualitas SDM adalah program yang sangat tepat. Sebab, Indonesia hampir memiliki semuanya, kecuali jumlah tenaga kerja terampil yang memadai.

Data statistik tenaga kerja menunjukkan, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 133 juta, dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah sebanyak 40 persen. Padahal, ke depannya dunia akan diwarnai dengan otomatisasi dan digitalisasi, yang tidak bisa didukung atau dilaksanakan oleh tenaga kerja yang hanya berpendidikan SMP.

Bambang melanjutkan, tingkat pengangguran terbuka tertinggi justru berasal dari lulusan SMK disusul lulusan Politeknik. Hal tersebut menjadi problematika bahwa pendidikan vokasi dan pendidikan formal belum sepenuhnya mampu mengantarkan lulusannya masuk ke dunia kerja.

"Inilah PR kita semua, angkatan kerja kita harus ditingkatkan kualitasnya dan daya saingnya, sehingga kita mampu benar-benar bersaing dengan negara lain," kata dia.

Bambang menjelaskan, keberhasilan negara-negara maju disebabkan besarnya peranan dunia industri/usaha dalam memberikan kontribusi peningkatan kualitas SDM. Contohnya, Jerman, dalam kelola sistem peningkatan kualitas SDMnya, didukung peranan industrinya sebanyak 85 persen dan hanya 15 persen difasilitasi pemerintah.

Artinya, industri menentukan standar pendidikan dan keterampilan. Selain itu, industri juga menyusun grand design peningkatan kualitas SDM.

Iwan Lukminto, selaku Ketua DPK Surakarta terpilih, mengatakan bahwa pihaknya optimistis ingin membawa kebaikan perekonomian Solo menjadi lebih baik. Untuk mencapai hasil terbaik itu, imbuhnya, perlu dukungan dan kerja sama dari pemerintah, regulasi yang berlaku secara nasional maupun daerah, serta berbagai paket kebijakan ekonomi yang mengatur dan mempengaruhi percepatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan Indonesia.

(*)