PDIP: Pembatalan Kenaikan Harga BBM Tak Boleh Terulang

Hendrawan Supratikno Dukung Pembangunan Gedung Baru DPR

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menegaskan, pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium bukan untuk menjaga elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

"Untuk menjaga daya beli masyarakat," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Kamis (11/10/2018).

Meski begitu, lanjut Hendrawan, pembatalan ini juga tetap harus diperhatikan. Anggota Komisi XI DPR ini meminta koordinasi para pembantu Presiden Jokowi bisa lebih baik.

"Tentu pembatalan mendadak yang dilakukan, tidak boleh terjadi lagi. Koordinasi kebijakan harus dilakukan lebih baik. Para Pembantu Presiden harus berbagi peran. Jangan semua berebut nongol pada acara-acara seremonial saja," ungkapnya.

"Intinya, pertamina diharapkan lebih kreatif dalam memanajemeni kondisi yang terus berubah, dan koordinasi antara Kementerian Energi-Pertambangan, Kemenkeu dan Kementerian BUMN, diperbaiki," ucapnya.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

2 dari 2 halaman

Batalkan Kenaikan

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Premium. Alasannya, pemerintah masih membutuhkan kajian mendalam sebelum menaikkan harga.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi, mengatakan penundaan kenaikan BBM jenis Premium menjadi Rp 7.000 untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 di luar Jamali karena PT Pertamina (Persero) selaku penyalur premium belum siap menyesuaikan harga.

"Ditunda mungkin karena menurut kita Pertamina-nya belum siap," kata Agung, di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Saksikan video pilihan di bawah ini

Kementerian ESDM umumkan harga BBM jenis Premium batal naik. Keputusan tersebut akibat arahan langsung dari Presiden Jokowi.