Eggi Sudjana: Bagikan Emas, Rakyat Sejahtera Tanpa Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang juga calon legislator Partai Amanat Nasional (PAN), Eggi Sudjana, mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Dia mencontohkan tambang emas yang dimiliki Indonesia.

Menurut Eggi, bila tambang emas dapat dikuasai negara dan dibagikan kepada rakyatnya, maka tidak ada lagi rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

"Misalnya harga emas 1 gramnya saja sudah Rp 600 ribu, berapa juta ton kita punya emas. Kalau dibagi rakyat, masing-masing rakyat per tahunnya itu bisa menerima ratusan juta, tanpa kerja," kata Eggi Sudjana, usai memberikan pelatihan kepada relawan Prabowo-Sandi di Kota Cilegon, Banten, Sabtu (13/10/2018).

Eggi menerangkan, tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk rakyat Indonesia di dalamnya.

Sehingga, jika pemerintah mampu mencerdaskan masyarakat, maka tidak akan muncul hoax dan kebohongan publik.

"Di Palu katanya tidak ada penjarahan, tapi faktanya banyak penjarahan. Nah itu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Eggi.

Sumber Ekonomi Strategis

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subainto-Sandiaga Salahuddin Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, terus mendesak pemerintah untuk menengok Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Dahnil, ‘hilangnya’ pasal tersebut dalam ruh pemerintahan membuat penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis dikuasai oleh asing, sehingga menyebabkan NKRI tidak lagi berdaulat sebagai bangsa.

"Sektor keuangan/perbankan yang dikuasai oleh perusahaan asing, telekomunikasi, bahkan ekonomi digital melalui online pun mulai dikuasai perusahaan asing," kata Dahnil melalui siaran pers diterima, Minggu (14/10/2018).

Indonesia, lanjut dia, banyak kehilangan kedaulatan ekonomi karena cabang-cabang ekonomi penting bagi negara tidak lagi dikuasai.

Terlebih, menurut dia, BUMN sebagai basis pertahanan ekonomi Indonesia malah menjadi 'sapi perahan' kepentingan kelompok politik tertentu, sehingga tidak maksimal menjadi pertahanan ekonomi domestik.

"Itulah mengapa Pak Prabowo selalu memberikan perhatian bagaimana Ekonomi kita bisa kembali kepada kiblat ekonomi konstitusional," Dahnil memungkasi.