Ini Alasan Pemerintah Bangun Hunian Sementara untuk Korban Gempa Sulteng

Nanda Perdana Putra/Liputan6.com — Warga Palu mengurus surat keterangan kematian keluarganya yang jadi korban gempa dan tsunami.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan segera membangun hunian sementara bagi para korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Setiap barak untuk hunian sementara itu nantinya dapat menampung 12 kepala keluarga (KK). Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan alasan pemerintah memilih membangun hunian sementara tersebut.

Menurut dia, kerusakan bangunan yang terjadi di Sulteng akibat gempa lebih parah dibanding di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehingga, rehabilitasi tempat tinggal yang rusak di Sulteng tak bisa dilakukan dengan cepat.

"Kalau di Lombok kan banyak rumah yang masih bisa mereka masuk. Kedua, di Lombok program bantuan hunian tetapnya cepat, jadi kami berharap hunian tetap itu yang tahan gempa bisa selesai 6 bulan. Kalau di Sulteng enggak mungkin kami kejar, rumah-rumahnya habis, dan kami harus relokasi," ungkap Agus di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dia mengatakan, untuk proses rehabilitasi di Sulteng, pemerintah tidak ingin gegabah. Sehingga, nantinya rehabilitasi rumah dan bangunan yang rusak bisa dilakukan dengan baik.

"Jadi kita kan enggak mungkin buat kesalahan yang sama, bangun rumah-rumah, komunitas, yang di bawahnya rentan bencana. Jadi micromapping terhadap daerah yang rentan di Sulteng diperlukan untuk mendapat relokasi," kata Agus.

Terkait pendataan korban bencana yang akan menerima bantuan rehabilitasi rumah, Agus mengatakan bahwa hal itu akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Dilakukan oleh BNPB," ucap dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembangunan tidak bisa lagi dilakukan di lokasi yang sama karena dinilai akan membahayakan.

2 dari 2 halaman

Hunian Bersifat Sementara

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengungkapkan, pemerintah akan segera membangun hunian sementara bagi para korban bencana di Sulawesi Tengah.

"Untuk sementara, masyarakat butuh hunian sementara," kata Wiranto saat memberikan keterangan persnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 15 Oktober 2018.

Menurut dia, para korban sudah tidak mungkin untuk tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sebab, kenyamanan dan kesehatan menjadi masalah utama bagi para korban.

"Maka pemerintah sudah membuat kebijakan untuk membuat rumah hunian sementara. Dihuni oleh masyarakat yang bersifat sementara," ucap Wiranto.

Dia mengatakan, hunian sementara ini merupakan barak besar. Barak ini nantinya bisa ditempati oleh 12 kepala keluarga korban gempa Sulawesi Tengah. Kemudian dilengkapi sejumlah fasilitas, di antaranya MCK, dapur, dan fasilitas rumah tangga lainnya.

"Jadi dihitung sementara 11.200 lokasi, karena ini sementara," kata Wiranto.