KPU dan Bawaslu Tolak Kelola Dana Saksi Pemilu 2019

KPU Gelar Rapat Pleno Perbaikan DPT Pemilu 2019 — Suasana rapat pleno Rekapitulasi DPTHP di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (16/9). Rapat membahas penyisiran DPT setelah Bawaslu dan koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga menemukan pemilih ganda pada DPT. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan lembaganya enggan mengelola dana saksi partai politik di Pemilu 2019. Hal itu ia katakan terkait dengan usulan Komisi II DPR untuk memasukkan pembiayaan saksi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan pihak yang paling cocok mengelola dana jika nanti usulan dikabulkan pemerintah bukan partai politik, melainkan lembaga penyelenggara pemilu.

"Enggak. KPU urusannya sudah terlalu banyak. Itu juga akan jadi beban luar biasa," kata Arief usai rapat dengan Komisi II, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Menurutnya, usulan dana saksi yang akan diserahkan pemerintah tidak sedikit. KPU, lanjut Arief juga tak ingin ikut campur dalam usulan ini

"Saya menghitung kalau dana saksi per saksi Rp 200 ribu ada Rp 2,5 triliun itu bukan hal yang mudah mengelola uang demikian besar dan mempertanggungjawabkannya," ujarnya.

"Kedua, kalau urusan anggaran kan KPU enggak berwenang. Mau diusulkan atau tidak saya pikir itu kewenangan ada pada Komisi II dan DPR selaku pemilik hak budgeting. Kalau KPU engga ikut-ikut. Mau ya atau tidak itu terserah," sambungnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu, Abhan mengungkapkan lembaganya hanya bertugas menjalankan tugas dan fungsi sesuai Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana, Bawaslu hanya diamanatkan untuk mengurusi pelatihan saksi pemilu.

"Bawaslu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu adalah melakukan pelatihan saksi pemilu," ungkapnya.

Abhan juga menjelaskan saksi yang dikelola Bawaslu sesuai UU Pemilu berbeda dengan saksi dari partai politik. Menurutnya, di setiap TPS ada beberapa jenis saksi yakni KPPS, pengawas TPS dan saksi dari luar, termasuk partai politik.

"Kalau pengawas TPS kan organ pengawas, kalau saksi parpol saksi yang berasal dari parpol, saksi dari Bawaslu independen, saksi (yang diusulkan dibiayai negara) kan orang dari parpol," tuturnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengawas TPS 88, Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, memberikan Kesaksian dan diserahkan ke panitia pengawas pemilu, kamis 16/2/2017

2 dari 2 halaman

Menunggu Aturan Pemerintah

Meski begitu, Bawaslu akan menunggu keputusan pemerintah terkait usul tersebut. Tetapi dia menilai pengelolaan dana saksi lebih tepat dikelola oleh pemerintah.

"Itu kan baru usulan dari komisi II ya. Serahkan pada pemerintah," tandasnya.

Reporter: Sania Mashabi