Komnas HAM Beri Rapor Merah ke Jokowi-JK untuk Penuntasan Kasus HAM

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memasuki tahun ke-4 tepat pada 20 Oktober 2018. Di tahun keempat ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai masih ada kasus pelanggaran HAM, khususnya intoleransi dan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi yang belum diselesaikan Jokowi-JK.

Tak hanya itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga menilai, penuntasan kasus intoleransi masih lemah di pemerintahan Jokowi-JK. Karena itu, lembaganya hanya memberikan nilai kurang dari 50.

"Enggak sampai 50 nilai yang diberikan untuk kinerja Jokowi-JK. Tetapi kalau kasus intoleransi dalam berbagai kasus, ada penyikapan yang cepat," kata Damanik usai memaparkan catatan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK dan Penegakan HAM di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2018).

Hal lainnya yang menjadi catatan yakni penegakan intoleransi tidak pernah menyeret aktor pelaku utama ke pengadilan. Ini sangat disayangkan Komnas HAM.

Damanik memberikan contoh peristiwa penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di NTB dan peristiwa serupa di beberapa wilayah.  

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: