Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas pendampingan bantuan sosial pangan, di Batam Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun sinergitas dalam proses penyaluran bantuan sosial secara cepat, tepat, dan akurat.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 Oktober 2018 di Hermoni One Batam. Dalam hal ini Pemerintah mentransformasi bantuan sosial yang diberikan ke dalam bentuk non tunai.
Menteri Sosial (Mensos) RI Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan pengalihan bantuan sosial berupa beras sejahtera ke Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) selesai pada 2019.
Advertisement
"Targetnya, awal Februari 2019, Insya Allah kita bisa 100 persen transformasikan dari Rastra menjadi BNPT," kata Agus dalam keterangan bersama wartawan
Politikus Golkar itu merinci target transformasi setiap tahunnya. Tahun 2018, ditargetkan selesai 70 hingga 80 persen.
"Dan kini pencapaiannya masih menuju target," ungkap dia.
Agus Gumiwang mengakui bahwa banyak transformasi rastra ke BPNT masih memiliki beberapa kendala Salah satunya masalah teknologi di beberapa daerah. "
Daerah terluar dan daerah yang keberadaan sinyal telekomunikasi masih sulit itu perlu dapat dukungan dari kementerian lain," ucapnya.
Dalam mengatasi kendala itu, Kemensos dibantu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk melakukan pengadaan jaringan di daerah. Diharapkan keterbatasan jaringan tidak menjadi kendala penerapan BPNT.
Selain itu, Agus menjelaskan bantuan yang diberikan berdasarkan data yang diperoleh kementerian dari pemerintah daerah. Jika terjadi perbedaan realisasi dengan data yang diajukan, dia meminta masyarakat memahaminya.
"Karena anggarannya enggak bisa mencakup semua. Negara ini yang diurus banyak sekali, ada kemiskinan, bencana, dan lain sebagainya," ujar dia.
Meskipun begitu, Agus Gumiwang menyatakan pemerintah tetap memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditunjukkan melalui peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan setiap tahunnya.
Selain itu Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 Naziarto menjelaskan Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan antara pemerintah daerah guna mendukung program program dari pemerintah pusat sehingga bantuan yang sudah di berikan cepat tepat dan akurat.
Hal ini bisa diwujudkan dengan pendekatan yang meliputi 4 karakter masyarakat wilayah setempat yaitu pendekatan budaya, antropologis , sosialogis dan pendekatan agamis.
Dengan terwujudnya penguatan kapasitas pendampingan dalam penyaluran bantuan sosial dan terjadinya sinegitas antar semua pihak yang terkait maka diharapakan proses penyaluran bantuan menjadi lebih efektif sehingga KPM segera memanfaatkan bantuan tersebut
Pendamping miliki peran strategis dalam Penyaluran Bansos
Pendamping Bansos Pangan , Korteks , TKSK , Pendamping PKH , memiliki peran strategis dalam penyaluran bantuan sosial kepada KPM.
Para pendamping ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kelancaran program program berkaitan dalam pengentasan kemisknanan dalan masyarakat khusus Bansos pangan hingga sampai ke KPM.
Para pendamping diberi tugas untuk memotivasi para KPM dan masyarakat miskin, bahwa hidup mandiri itu lebih mulia dibandingkan selalu mengharapkan bantuan. Mengubah pola pikir tersebut menjadi tantangan Kemensos bagi para pendamping ke depan.
Â
(*)