Banggar: Partai Oposisi Setuju Dana Kelurahan Masuk RAPBN

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid mengatakan, penggodokan dana kelurahan belum sampai pada pembahasan mini fraksi. Namun, kata dia, seluruh fraksi yang hadir dalam rapat Banggar setuju penganggaran dana kelurahan.

"Semuanya setuju, tidak ada fraksi yang tidak setuju bahwa kelurahan itu patut diperhatikan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Ia juga menegaskan, partai oposisi juga setuju dengan keberadaan dana kelurahan. Sebab, kata dia, isu ini masalah kepentingan masyarakat banyak dan bukan kepetingan Pilpres 2019.

"Setuju. Karena ini nggak ada hubungannya dengan pilpres, ini hubungannya dengan perhatian kita dengan pemerintah tingkat bawah yaitu kelurahan dan desa. Desa sudah mendapat perhatian, kelurahan minta," ungkapnya.

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga tidak sepakat jika pembahasan dana kelurahan dalam RAPBN dikaitkan dengan nuansa politik jelang Pilpres 2019. Pasalnya, lanjut Jazilul pembahasan APBN bukan untuk kepentingan Pemilu.

"APBN bisa diklaim oleh partai apapun tapi bahwa presiden melalui pemerintah yang ada ini yang membuat rancangannya," ujarnya.