Ketua DPR: Soal Dana Saksi, Silakan Banggar Cari Payung Hukumnya

Lembaga Survei Rilis Raport Kerja dan Citra DPR — Ketua DPR Bambang Soesatyo saat hadir dalam rillis survei yang diadakan lembaga survei Charta Politika Indonesia di Jakarta, Selasa (28/8). Survei diadakan di delapan kota besar di Indonesia. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet enggan berkomentar terkait rencana penganggaran dana saksi partai politik di Pemilu 2019. Rencana itu masih terhalang payung hukum untuk bisa dimasukkan dalam APBN Tahun 2019.

Dia pun mempersilakan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk menyelesaikan masalah dana saksi tersebut.

"Ya kami persilakan Banggar untuk menemukan payung hukumnya, kami pimpinan hanya menyuarakan nanti keputusannya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Bamsoet menegaskan, tugas Ketua DPR hanya sebagai juru bicara. Karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Banggar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami hanya juru bicara parlemen sehingga apa pun yang jadi keputusan alat kelengkapan dewan, kami akan suarakan ke publik dan pemerintah," ucap Bamsoet.

2 dari 2 halaman

Peluang Semakin Sempit

Politisi Partai Golkar Aziz Syamsudin Jadi Saksi Kasus Setya Novanto — Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/11). Ia diperiksa sebagai saksi yang meringankan untuk tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Setya Novanto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin sebelumnya menilai, peluang dana saksi partai politik untuk Pemilu 2019 masuk APBN 2019 semakin kecil. Sebab hingga kini belum ditemukan payung hukum yang tepat. Padahal, masa pembahasan RAPBN 2019 sudah mencapai titik akhir.

"Masih ada ruang tapi memang ruangnya semakin sempit," kata Azis di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).

Menurut dia, pembahasan anggaran akan difinalisasi pada Kamis 25 Oktber 2018. Sedangkan rencana pemasukan dana saksi ke RAPBN masih ditolak pemerintah karena tak ada payung hukum yang jelas.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Bambang Soesatyo membantah jika UU MD3 juga dikatakan tidak membuat DPR sebagai yang anti kritik