Madu Politis dari Jembatan Suramadu Gratis

Presiden Jokowi menegaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Surabaya-Madura (Suramadu) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dia membantah kebijakan tersebut sebagai upaya mendulang suara dari warga Madura pada Pilpres 2019.

"Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu lho. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, dan keadilan," tegas Jokowi di Tol Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018).

Jokowi menjelaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu bermula dari masukan dan desakan tokoh masyarakat, ulama, serta kiai Madura. Masukan tersebut bergulir sejak 2015.

"Ini awal-awal 2015 ada masukan, keinginan dari para ulama, kiai, habaib yang ada di sini. Tokoh-tokoh di Ikama (Ikatan Keluarga Madura) juga menyampaikan dan sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur (Jawa Timur) dan saya hitung. Khusus untuk sepeda motor saat itu masih masuk. Oke, sepeda motor digratiskan," terang Jokowi.

Kemudian pada 2016, Jokowi mengaku mendapat masukan lagi. Kali ini permintaan agar tarif Jembatan Tol Suramadu dipotong 50 persen.

"Pada 2016 ada masukan lagi, 'Pak ini membebani terutama untuk truk, bus, angkutan-angkutan barang. Mohon dipotong minimal 50 persen', kita potong," kata Jokowi.

Ternyata, lanjut dia, pemotongan tarif 50 persen tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Surabaya dan Madura. Bahkan pemasukan Jembatan Tol Suramadu setiap tahun hanya mencapai Rp 120 miliar.

"Setelah kami hitung berapa sih pemasukan setahun jalan tol ini? Juga enggak banyak dan ini dibangun dari APBN. Oleh sebab itu, kita putuskan dengan harapan ketimpangan dan kemiskinan bisa diatasi," ujar Jokowi.

Tak hanya mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, Jokowi berharap pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu bisa menggenjot investasi dan terbukanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya di Madura dan Surabaya.

"Saya tahu Pak Gubernur sudah bekerja keras untuk Madura, bupati-bupati telah bekerja keras untuk Madura, tapi dampaknya belum signifikan. Kita ingin agar sektor turisme, properti, investasi bisa betul-betul bergerak di Madura," Jokowi memungkasi.

Jembatan Tol Suramadu diresmikan pada Juni 2009. Sejak pertama kali digunakan, tarif Jembatan Tol Suramadu sebesar Rp 30.000.

Pada 2016, pemerintah memangkas tarif 50 persen, sehingga menjadi Rp 15.000. Sementara untuk kendaraan roda dua selama ini diberi kelonggaran tak dikenai ongkos masuk.

Jembatan Suramadu menjadi satu-satunya penghubung jalur darat Surabaya dan Madura yang sebelumnya hanya tersedia di jalur laut. Jembatan dengan panjang 5.438 meter ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia.

Jembatan ini mulai dibangun pada 2003 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Dana yang digelontorkan untuk membangun jembatan Suramadumencapai Rp 4,5 triliun.

Presiden Jokowi membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu mulai Sabtu (27/10/2018) ini. Semula tarif tol untuk melalui jembatan ini di kisaran Rp 15 ribu untuk kendaraan golongan I hingga Rp 45 ribu untuk kendaraan golongan V.

AVP Corporate Communications Jasa Marga Dwimawan Heru menyatakan, pembebasan tarif ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang kemudian mengubah fungsi Jembatan Suramadu dari tol menjadi jalan umum.

"Ada Perpresnya yang menetapkan Tol Jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol," jelas dia kepada Liputan6.com.

Dia menambahkan, misi menggerakkan ekonomi kawasan merupakan faktor utama penghapusan tarif tersebut. "Hal ini dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi kawasan Surabaya Madura," sambungnya.

Reporter: Titin Supriatin