Dirjen Perhubungan Darat Sediakan Sarana Prasarana Penunjang Ketertiban di Terminal

Liputan6.com, Manado Kegiatan Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib yang menjadi bagian dari rangkaian Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 2018, diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (27/10/2018). Acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto.

Dalam kegiatan tersebut, para pembicara membahas program-program lintas kementerian dan lembaga dalam mengajak masyarakat mewujudkan Indonesia Tertib. Salah satu pembicara yang hadir adalah Direktur Prasarana Perhubungan Darat, Chandra Irawan. Ia menyatakan bahwa banyak masyarakat yang belum tertib menggunakan fasilitas publik.

“Kami fokus di terminal karena masih banyak penumpang maupun driver yang menggunakan fasilitas yang tidak sesuai, misalnya tempat parkir atau bus yang ngetem atau masyarakat yang menunggu bus tidak di ruang tunggu yang disediakan,” ujar Chandra.

Dari perilaku masyarakat yang awalnya dinilai belum tertib, imbuhnya, kemudian disediakan sarana dan prasarana penunjang ketertiban yang akan memaksa masyarakat untuk berperilaku tertib. Harapannya, secara perlahan akan muncul budaya tertib di masyarakat Indonesia.

“Untuk menunjang ketertiban ini ada beberapa program yang dikerjakan, yaitu prasarana sterilisasi di 51 terminal, penyediaan prasarana sky bridge, penyediaan Bus Rapid Trans (BRT) sebanyak 1.918 unit, pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) di 19 kota, serta penyediaan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di 49 lokasi,” ucap Chandra, saat menjabarkan program kelompok kerja V di Gerakan Indonesia Tertib.

Lebih lanjut, pihaknya menargetkan pada 2019 sudah diterapkan sistem zonasi untuk sterilisasi di 103 terminal.

“Ini jumlahnya akan meningkat terus, termasuk sky bridge yang ada di Solo. Di mana terminal Tirtonadi Solo itu nantinya jadi penghubung dengan stasiun kereta api yang berguna untuk kemudahan dan kenyamanan sehingga keterpaduan antar moda lebih mudah,” kata Chandra.

Pembagian zonasi tersebut akan dilakukan di dalam terminal sebagai bagian dari rencana fasilitas. Zona 1 untuk penumpang yang sudah memiliki tiket, zona 2 untuk penumpang yang belum bertiket, serta zona perpindahan danzona pengendapan. Pagar zonasi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan penggunaan jasa di terminal.

Wiranto saat bertindak sebagai keynote speech sekaligus membuka acara Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib, menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Hukum merupakan bagian dari kehidupan nasional.

“Hukum merupakan kesepakatan kolektif dari sekelompok manusia, kalau ditaati maka sekelompok manusia itu akan teratur dan pasti. Masyarakat yang tertib ini akan mewujudkan keteraturan dalam kehidupan,” ujarnya.

Menurut Wiranto, selama 4 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla ini memang belum tercipta kehidupan masyarakat yang mencerminkan ketertiban, karena masih dalam proses menuju masyarakat tertib. Meski demikian, tambahnya, perkembangannya pasti membaik dan ada peningkatan dari tahun ke tahun.

Turut menjadi pembicara dalam acara tersebut ialah Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Chrysnanda Dwilaksana, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN&RB Diah Natalisa, serta Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen KPPPA Leny Nurhayati Rosalin.

(*)