Kemensos Tetapkan Kebijakan Pro Rakyat Miskin agar Bantuan Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta Dirjen PFM, Bpk. Andi Za Dulung, memimpin sekaligus membuka kegiatan Rakornis Penetapan Lokasi PFM Pesisir, PPK, dan PAN, yang dalam arahannya di depan Perwakilan Bappeda dan Kadis Sosial Wilayah III menyampaikan, Kementerian Sosial sudah melakukan OGP (Open Government Partnership) baik antar pemerintah pusat, daerah, juga pemangku kepentingan lainnya utk mewujudkan penetapan kebijakan yang berpihak kepada orang miskin (pro poor).

Beliau menyampaikan "bansos pangan sudah sangat berperan dalam penurunan angka kemiskinan, apalagi bansos sudah tepat sasaran dan program pangan sudah lancar".

Hasil penelitian yang diperoleh dari TNP2K dan Bappenas kurleb 18thn yang lalu masyarakat hanya menerima 5,5kg, dan dari penelitian yang dilakukan oleh Balai Jogja milik Kemsos di dapatkan data bahwa saat ini masyarakat sudah bisa menerima kurleb 8,5 - 9 kg beras. Tentunya ini menandakan suatu kinerja yg baik, tambahnya lagi.

Senada dengan yang disampaikan oleh Direktur Pesisir, PPK, dan PAN, Bpk. Abdul Hayat, dalam laporannya kepada Dirjen PFM, di kesempatan yang sama, kegiatan ini bertujuan utk mentransformasikan model bantuan agar Bantuan UEP, RSRTLH serta Sarling bisa di sinergikan untuk membangun kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat. Dengan inovasi baru utk mengembangkan produk2 bantuan UEP kelak bisa menjadi pangsa pasar tersendiri dalam maupun luar negeri.

Di akhir arahannya, Rakornis yang dilaksanakan di HARRIS Hotel & Convention Center Malang, Dirjen PFM merasa perlu ada dukungan dari semua pihak baik dari sisi anggaran maupun pelaksanannya utk dapat menjangkau wilayah III yang jumlah angka kemiskinan yang lebih besar serta akses yang lebih sulit.

(*)