KPK Sarankan Pemkab Bekasi Beri Sanksi Administratif soal Izin Meikarta

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi turut menelisik proses perizinan pembangunan proyek Meikarta yang diduga bermasalah. Saran tersebut diberikan agar tidak terjadi persoalan berlarut di kemudian hari.

"KPK mengingatkan juga agar pihak Pemkab (Bekasi) dapat review proses perizinan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki secara administratif," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018).

Febri mengatakan, jika nantinya Pemkab Bekasi menemukan adanya kesalahan dalam proses perizinan pembangunan Meikarta dan hendak memberi sanksi atau hukuman administratif, menurut Febri hal tersebut tak akan menggangu proses hukum di KPK.

"Jika ada pelanggaran dalam perizinan seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan proses pembangunan, maka proses penegakan hukum secara administratif oleh Pemkab dapat saja berjalan secara paralel dengan proses pidana yang berjalan di KPK," kata Febri.

Menurut Febri, pihak lembaga antirasuah tak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses pembangunan Meikarta. Kewenangan penghentian ada pada keputusan yang diberikan Pemkab Bekasi jika mengusut proses perizinan.

"Jadi menjawab sejumlah pertanyaan sebelumnya, jika akan dilakukan pencabutan izin kami kembalikan pada instansi yang berwenang untuk lakukan penegakan aturan sesuai kewenangan masing-masing," kata Febri.