Tim Seleksi Cawagub DKI Dipersoalkan, Ini Janji Taufik Gerindra untuk PKS

20160127-Inilah Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Oleh Gerindra — Ketua DPD DKI Gerindra M Taufik berbincang dengan Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno saat proses penjaringan Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta oleh Partai Gerindra di Hotel Sari Pan Pasific, (27/1). (Gempur M Surya/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana menilai, proses uji kelayakan dan uji kepatutan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta tak perlu dilakukan. Ia khawatir tes itu cuma cara menjegal cawagub yang diusulkan PKS.

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik membantah anggapan Triwisaksana itu. Menurutnya, tes harus dilaksanakan sebab Gerindra juga berhak tahu siapa calon wagub.

Sebab, meski berasal dari PKS, cawagub mewakili partai koalisi yakni Gerindra dan PKS. "Saya kan nanti ikut tanda tangan yang mengusulkan. Kalau saya orangnya enggak paham gimana? Masa saya tanda tangan orang yang saya enggak tahu," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (8/11/2018).

Menurutnya, tes tersebut adalah hal yang wajar. Ia memastikan Gerindra akan objektif menilai. Apalagi nantinya tim penilai bukan hanya berasal dari Gerindra melainkan juga dari PKS.

"Ya enggak lah, kan (panitianya) dua dari Gerindra dan PKS. Saya kira objektif saja, nanti disepakati kriterianya," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI itu, calon wagub yang diduji bisa lebih dari dua orang nama. Saat ini, PKS mengusulkan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

"Bisa empat nanti calonnya yang di fit proper. Dari PKS semua,” ujarnya.

Saat ini tim penyeleksi belum terbentuk. Namun, Taufik memastikan waktu pelaksanaan tes wagub itu tidak akan memakan waktu yang lama. "Enggak lama, tidak sampai sebulan. Nanti ditanya minimal soal kejakartaan dan lain-lain," katanya.

2 dari 2 halaman

Persoalkan

Sebelumnya, Triwisaksana alias Sani mengatakan, Gerindra tak berhak melakukan fit dan proper test untuk calon wagub. Sebab, tes itu hanya berlaku untuk calon dirut BUMD.

"Jadi partai ini tidak berhak melakukan fit and proper test. kecuali Anda pilih direktur BUMD, kepala dinas. Ini kan wakil gubernur mana ada wakil gubernur, kepala daerah di tempat lain ditest dulu," kata Triwisaksana di kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Dia menjelaskan, saat penunjukan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur tidak ada proses itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik bertekad untuk maju menjadi cawagub DKI Jakarta, Taufik mempersilahkan PKS mengajukan nama dalam pemilihan Cawagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno