Mendagri Jelaskan Perjalanan Demokrasi Indonesia kepada Caleg Partai Hanura

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, memberikan sambutan dalam kegiatan pembekalan kepada Calon Anggota DPR RI Partai Hanura se-Indonesia di Hotel Discovery Ancol, Kamis (8/11/2018). Dalam sambutannya, ia menjelaskan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia.

Tjahjo mengingatkan bahwa Negara Indonesia telah menjadi negara demokrasi sejak 1955 dengan berbagai dinamika dan perubahan cara berdemokrasi. Begitu juga dengan cara pembangunan masing-masing rezim pemerintahan, mulai dari Presiden Soekarno dengan program semesta 100 tahun, Presiden Soeharto dengan pelita, hingga era reformasi yang menenakan pada janji kampanye.

Pada era reformasi, arah program pembangunan bangsa ada di tangan kepala daerah sesuai dengan janji kampanye. Kampanye adalah janji program yang akan dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Tugas Pemerintah saat ini memastikan Nawa Cita berjalan dan memastikan program strategis nasional bisa berjalan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

“Memasuki era reformasi program pembangunan bangsa ini intinya sesuai dengan janji kampanye seorang capres, sesudah terpilih janji kampanye menjadi program jangka pendek menengah, dan panjang,” ujar Tjahjo.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mencapai 90 persen. Tjahjo menilai hampir 178 kecamatan di perbatasan yang belum pernah tersentuh kini sudah jauh lebih baik fasilitas dan pelayanannya. 

Di hadapan calon anggota DPR RI Hanura, dirinya pun berpesan agar para mereka dapat menjadi sosok yang mampu menjabarkan ideologi Partai Hanura dan program nasional yang menjadi program strategis pemerintah pusat.

“Di samping sebagai calon anggota DPR DPRD dari partai hanura, Anda harus menjabarkan apa program utama, garis-garis ideologi daripada Partai Hanura dikemas menjadi program nasional yang menjadi program strategis pemerintah pusat dijabarkan di daerah pemilihan masing masing sesuai kondisi geografis sosial,” ucap Tjahjo.

Di akhir sambutannya, ia pun mengingatkan para calon legislatif Partai Hanura untuk menyadari bahaya masif radikalisme dan terorisme. Tjahjo mengatakan, walaupun hal tersebut adalah tugas kepolisian dan kepolisian sudah punya data kelompok radikal, tapi seluruh komponen harus ikut bertanggung jawab memerangi radikalisme-terorisme.

“Tugas Parpol mari bersama-sama dengan seluruh komponen bertanggung jawab dan memerangi terosime-radikalisme,” kata dia.

Menurut Tjahjo, selama organisasi masyarakat konsisten pada UUD 1945, NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta tidak ada berencana merubah ideologi negara, mereka berhak untuk menjalankan fungsinya. Mereka berhak untuk berpartai, berserikat, dan berhimpun sesuai yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

“Jangan ada agenda lain untuk merubah  ideologi Negara dan kemajemukan bangsa ini. Pancasila itu sudah final,” ujarnya.

(*)