KPI dan DPR Ajak Masyarakat Bijak Pilih Tayangan Televisi

SCM-Emtek Adakan Buka Puasa Bersama Jajaran Media — Ketua KPI Yuliandre Darwis memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama di SCTV Tower, Jakarta (22/5). SCM-Emtek menggelar buka bersama dengan jajaran Kemenkominfo, Komisi I DPR, KPI, dan Lembaga Sensor Film (LSF). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi I DPR RI melakukan literasi media bersama untuk masyarakat di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Literasi media ini dalam upaya meningkatkan kualitas analisis masyarakat di Ibu Kota agar kritis dan selektif memilih tayangan.

Menurut Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, kegiatan literasi media merupakan upaya pihaknya membentuk masyarakat Indonesia menjadi cerdas dalam memanfaatkan media, khususnya media penyiaran.

"Kami ingin masyarakat menjadi lebih pintar, cakap, mampu dengan baik, menggunakan, memahami, menganalisa, media baik itu media televisi, radio, surat kabar, dan film," ujar Yuliandre melalui keterangan tertulis.

Dia menilai, untuk membentuk hal itu masyarakat harus dibekali suatu kemampuan, pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan sebagai pembaca media cetak, penonton televisi, atau pendengar radio.

"Ketika masyarakat memiliki kesadaran dan sikap kritis, mereka akan menyadari sebagai konsumen media bahwa punya hak dan kewajiban atas isi siaran radio dan televisi. Ini pun akan memunculkan kesadaran tentang dampak yang ditimbulkan media dan mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan ketika menggunakan media," jelas Yuliandre.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon, menyatakan kegiatan literasi media harus terus-menerus dilakukan.

Masyarakat, kata dia, harus diberi ruang untuk mempelajari bagaimana bersikap kritis terhadap media supaya mereka bisa memilih informasi mana yang baik dan tidak baik.

"Mereka tidak boleh menelan mentah-mentah informasi dari media. Karena kita tahu aturan kita tidak seperti negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter yang sangat ketat mengatur apa yang boleh ditonton dan didengarkan rakyatnya. Sedangkan di kita bebas. Kita ingin meliterasi ini," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan ini meminta KPI menjadi pelindung masyarakat dan melakukan pengawasan siaran secara maksimal.

"Posisi di KPI sudah cukup untuk menjalankan fungsi dan tugas," tutur Effendi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Program SCTV-Indosiar masuk 7 nominasi di KPI Award. Pemberian penghargaan akan dilaksanakan pada 4 November.

2 dari 2 halaman

Sudah Banyak Perubahan

Kemudian, Tokoh Perempuan dan Pemerhati Penyiaran Dewi Motik Pramono menilai, sekarang ini sudah banyak perubahan yang terjadi di televisi. Hal ini menurut dia berbeda dengan sebelumnya yang masih sangat vulgar.

"Yang perlu saya tegaskan adalah KPI harus berani bertindak ketika ada tayangan yang melanggar," ucap Dewi.

Pernyataan senada juga disampaikan KH Masdar Farid Mas’udi. Menurutnya, KPI harus dapat meminimalisir informasi di masyarakat yang bisa menimbulkan konflik.

"KPI itu punya peran yang penting terhadap keutuhan bangsa dan stabilitas politik agar negara ini bisa utuh," tutur Masdar.

Dia menegaskan, tidak hanya menjaga keutuhan bangsa, KPI harus dapat memajukan dan merangsang bertebarannya informasi yang dapat mendorong persatuan bangsa dan kemajuan bangsa ini di segala bidang.

"Kita harus menghindari konflik dan informasi yang negatif. Bangsa ini sangat plural dan ini sangat rentan untuk dihasut," tandas Masdar.

Selain di Jakarta, kegiatan literasi media juga diadakan di 11 kota lain seperti Medan, Padang, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Denpasar, dan Ambon.

Literasi ini diikuti oleh unsur akademisi/pengajar, tokoh masyarakat, LSM, kelompok masyarakat peduli penyiaran di daerah, lembaga penyiaran lokal dan jaringan di daerah serta penggiat Literasi Media.