Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan memperluas penerapan kurikulum kemaritiman ke 21 provinsi. Sosialisasi dan penerapan kurikulum tersebut selama ini hanya berlaku di 12 provinsi.
"Maka 33 provinsi menerapkan kurikulum ini mulai jenjang pendidikan anak usia dini (Paud) hingga menengah atas," kata Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dr Safri Burnahuddin di Makassar, Minggu 11 November 2018.
Baca Juga
Menurut dia, penerapan kurikulum kemaritiman bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa sejak dini. Dengan demikian, generasi milenial dapat mengetahui dan mengenal potensi kemaritiman Indonesia.
Advertisement
Safri mengatakan, potensi kemaritiman Indonesia tercatat terbesar di dunia. Pengenalan potensinya akan mempermudah pemanfaatan dan penjagaan kelestariannya.
Seperti dilansir Antara, ia menjelaskan, dengan penyusunan kurikulum kemaritiman itu, maka siswa tidak hanya diajarkan teori tentang kemaritiman. Kemampuan penggunaan teknologi dan memperaktikkan materi pelajaran kemaritiman peserta didik juga dibina.
Muatan Lokal
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan H Irman Yasin Limpo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan kurikulum kemaritiman untuk menjadi muatan lokal menggantikan pelajaran Bahasa Jerman.
"Jadi, dua hal urgen yang akan kami perkenalkan di sekolah-sekolah untuk menjadi muatan lokal yakni pelajaran kemaritiman dan nautika," katanya.
Selain itu, memberikan perhatian pada para guru yang bertugas di daerah Terdepan, Teluar dan Tertinggal (3T) dengan insentif tertentu sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini
Advertisement