4 Mantan Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Suap Pembahasan APBD

KPK Periksa Anggota DPRD Sumut dan Petugas Pajak Pratama Ambon — Dua tersangka Anggota DPRD Sumut, Washington Pane (kiri) dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon Sulimin Ratmin usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta (7/11). Sulimin diperiksa terkait suap pengurangan pajak yang harus dibayar. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Empat mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 didakwa menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. Keempat terdakwa didakwa jaksa penuntut umum pada KPK menerima suap terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumut 2012, APBD-P 2013, pengesahan APBD 2014, dan pengesahan APBD 2015.

Keempat terdakwa itu adalah Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, dan Rinawati Sianturi.

"Telah menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan rincian terdakwa I (Rijal Sirait) Rp 477.500.000, terdakwa II (Fadly Nurzal) Rp 960.000.000, terdakwa III Rooslynda Marpaung Rp Rp 885.000, dan terdakwa IV (Rinawati Sianturi) Rp 505.000.000," ucap jaksa Kiki Ahmad Yani saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Pada tahap pertama, yakni pengesahan terhadap LPJP APBD Sumut tahun 2012, Gatot menyampaikan nota rancangan Perda tentang pertanggungjawabannya ke DPRD Sumut. Agar nota tersebut disetujui, pihak legislatif meminta 'uang ketok' sebesar Rp 1.5 miliar.

Sekretaris Daerah atas nama Nurdin Lubis melaporkan hal tersebut kepada Gatot dan kemudian diperintahkan mencari uang dari SKPD. Setelah terkumpul, para terdakwa mendapat jatahnya masing-masing.

"Anggota DPRD termasuk terdakwa I dan II masing-masing mendapat Rp 12.500.000. Ketua Fraksi termasuk terdakwa II dan III masing-masing mendapat bagian Rp 20 juta," jelas JPU.

Tahap selanjutnya, pengesahan APBD-P 2013 uang ketok kembali diminta DPRD Sumut. Dari pengesahan itu, para terdakwa masing-masing menerima Rp 15 juta. Sama dengan sebelumnya, Fadly dan Rooslynda kembali mendapat uang tambahan Rp 10 juta, karena posisinya sebagai ketua fraksi sekaligus anggota Banggar.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

usai 2 jam diperiksa KPK menahan anggota DPRD Sumatera Utara, KPK terpaksa menahan Muhamad Faisal karerna dinilai tidak kooperatif. Yang bersangkutan pernah 2 kali mangkir dipanggil oleh KPK hingga akhirnya dijemput paksa

2 dari 2 halaman

Terdakwa Terima Uang

Di pembahasan selanjutnya yakni pengesahan terhadap APBD Sumut tahun 2014, keempat terdakwa menerima masing-masing Rp 50 juta. Untuk Fadly dan Rooslynda lagi-lagi mendapat uang tambahan sebesar Rp 15 juta dan Rp 10 juta.

Para terdakwa kemudian kembali menerima uang. Untuk Fadly dan Rooslynda menerima Rp 700 juta sementara Rijal dan Rinawati menerima Rp 350 juta. Terakhir, pada pembahasan APBD 2015 keempatnya menerima Rp 25 juta dan Rp 50 juta.

Atas perbuatannya tersebut keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18, Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1, Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Reporter: Yunita Amalia