Wakil Bupati Bekasi: Saya Tidak Tahu Urusan Meikarta

Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin meninggalkan Gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (7/11). Neneng diminta mencocokkan suaranya oleh penyidik terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengklaim tak tahu menahu soal izin pembangunan proyek Meikarta. Hal tersebut dia katakan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

"Tidak. Saya tidak tahu urusan Meikarta. Kalau saya sih tidak terkait apa-apa," ujar Eka di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).

Dia juga mengklaim tak mengenal Billy Sahputra yang menyuap Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Termasuk soal pihak Lippo Group yang diduga kerap melakukan pertemuan dengan Neneng, dia mengaku tak tahu.

"Saya tidak tahu. Kebetulan saya di organisasi pemerintah daerah barangkali saya sebagai wakil bupati diminta keterangannya sebagai saksi," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Terkait kondisi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang sedang hamil empat bulan, KPK memastikan proses penyidikan dan pemeriksaan tersu berjalan.

2 dari 2 halaman

Sudah Terima Rp 7 Miliar

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (depan) dan Sekretaris Daerah Kota Indra Pomi Nasution (topi putih) saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Wakil Bupati Bekasi
Eka Supria Atmaja
Proyek Meikarta