KPK Diminta Usut Proyek di Tubuh TNI dan Polri

Liputan6.com, Jakarta: Sebulan menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dinilai belum menyelesaikan kasus-kasus besar seperti janjinya pada saat pencalonan. Hal ini dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (15/1).

"Senin (16/1) ini usia kepemimpinan Abraham Samad di KPK sudah sebulan. Tapi belum ada tanda-tanda akan membongkar kasus-kasus korupsi baru, selain melanjutkan kasus lama. Padahal Abraham berjanji, jika dalam setahun tidak mampu, dia akan mundur," ujar Neta.

Neta mendesak KPK agar fokus terhadap proyek alutsista TNI dan Polri serta dugaan korupsi di tubuh Polri dan TNI yang selama ini tak tersentuh KPK. Contohnya, mengusut proyek Pusat Latihan Polri di Cikeas yang kini terlantar, kasus rekening gendut, pengadaan mobil patroli, alkom jarkom, proyek-proyek fasilitas di lalu lintas. "Dan aksi tembak KTP dalam perpanjangan STNK yang diduga merugikan pemasukan negara ratusan miliar," ujar deklarator Komite Pengawas KPK itu.

Di tubuh TNI, lanjut Neta, KPK juga bisa mengusut proyek-proyek alutsista yang mangkrak, seperti 39 unit kapal perang (eks Jerman Timur) yang menurutnya hanya menjadi besi tua. Selain itu, KPK juga harus memperhatikan proyek-proyek lain seperti tiga dari 10 pesawat Sukhoi yang tidak bisa terbang, 10 pesawat M-17 yang tidak punya GPS, lima pesawat M35 yang tidak punya rudal dan sudah rusak, 200 unit Jeep (eks RRC)  yang pernah ditolak Kostrad.

"Bukan itu saja, puluhan mortir buatan RRC yang tidak bisa dipakai, belasan rudal Rapier yang tidak ada radar, belasan kendaraan tempur Panhard yang tidak ada radio, senjata serta kunci roda, dan masih banyak lagi," papar Neta.

Karena itu, Neta menegaskan, sudah saatnya KPK turun tangan mengawasi proyek-proyek alutsista di Polri maupun TNI. Sebab proyek-proyek ini menurut dia banyak menghabiskan dana puluhan triliun yang hasilnya terkadang tak tepat dan mubazir.(APY/AIS)