KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Johannes Kotjo

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa penuntut umum pada KPK menolak pengajuan justice collaborator (JC) Johannes Budisutrisno Kotjo terkait pemberian suap kepada mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham atas proyek PLTU Riau-1.

Penolakan itu diucapkan dalam surat tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Ditolaknya permohonan JC dikarenakan dalam perkara tersebut Johannes Kotjo merupakan pelaku utama.

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, pemohon JC merupakan saksi sekaligus pelaku dari satu tindak pidana namun bukan pelaku utama, selain itu pemohon JC dituntut memberikan keterangan seluas-luasnya guna membuka keterlibatan pelaku lain. Dari kriteria tersebut, jaksa menilai Kotjo tidak memenuhi keduanya.

"Bahwa terdakwa merupakan pelaku utama dalam perkara ini yaitu merupakan subyek yang telah memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya Rp 4,750 miliar kepada Eni Maulani Saragih. Keterangan terdakwa tersebut tidak membuka atau membongkar perkara atau peranan pihak lain yang lebih besar," ucap Jaksa Ronald Worontikan, Senin (26/11/2018).

Johannes Budisutrisno Kotjo dituntut 4 tahun penjara setelah dianggap terbukti memberi suap Rp 4,750 miliar kepada mantan anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun denda Rp 250 juta, subsider 6 kurungan,” ucap jaksa.

Pemilik perusahaan Blackgold Natural Resources (BNR) itu dinyatakan terbukti memberi suap kepada Eni dan Idrus sebanyak empat tahap yakni 18 Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, 14 Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp 250 juta, 13 Juni 2018 sebesar Rp 500 juta.

Uang-uang tersebut diberikan Johannes Kotjo agar Eni mau mengusahakan perusahaannya terlibat menggarap proyek senilai USD 900 juta tersebut. Selain itu, dari pertimbangan jaksa penuntut umum, menyebutkan bahwa uang yang diminta Eni sebagian diperuntukan Munaslub Golkar dan Pilkada sang suami di Kabupaten Temanggung.

"Rp 2 miliar ditujukan Eni untuk munaslub Golkar, Rp 2 miliar untuk pemenangan Pilkada suami Eni Maulani Saragih," ujarnya.