Hadiah Anies untuk 3 Pulau Reklamasi

Anies berencana menata pulau C, D, dan G. Tiga pulau itu terlanjur dibangun--disamping Pulau G--dari total rencana 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Sementara, nasib 9 pulau lain dibatalkan pembangunannya setelah Anies mencabut izinnya. Ia berkomitmen pulau yang sudah ada akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

"Wilayah yang sudah terlanjur jadi yang sudah selesai menjadi pulau akan ditata mengikuti ketentuan yang ada," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Ia menyatakan, akan fokus dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Pemprov DKI akan fokus pada pemulihan Teluk Jakarta, terutama aspek air sungai, pelayanan air bersih, pengelolaan limbah dan antisipasi land subsidence.

"Kita akan siapkan perda rencana wilayah rencana, zonasi wilayah dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nanti Perda itu sedang disusun," Anies menjelaskan soal rencananya setelah reklamasi dihentikan.

Sebelumnya, ia menyerahkan urusan pulau reklamasi ke Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Organisasi tersebut dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 pada 4 Juni 2018.

Badan itu yang memverifikasi seluruh kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Menurut Anies, ada temuan para pengembang tidak melaksanakan kewajiban yang ada.

"Setelah kita lakukan verifikasi, maka gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut," jelasnya.

Anies menghentikan proyek reklamasi tak lain untuk melaksanakan janji kampanyenya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Yang pasti, penataan tiga pulau reklamasi yang punya nama baru masih menunggu rampungnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini tengah disusun.

Nantinya dalam RTRW, Pemprov DKI akan memetakan peruntukan wilayah di pulau reklamasi itu. Peruntukan antara lain untuk permukiman, ruang terbuka hijau, kegiatan komersil, hingga pusat hiburan.

"Mana yang menjadi jalan, perumahan, ruang terbuka hijau, mana yang untuk kegiatan komersial, untuk kegiatan hiburan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Dalam penataan di RTRW itu, 50 persen lahan akan digunakan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

"Saya bisa sampaikan bahwa fasos fasumnya sekitar 50 atau di atas 50 persen. Jadi, fasos fasum akan segitu. Jadi, akan luas sekali untuk kegiatan masyarakat," ucap Anies.

Penataan di pulau reklamasi, menurut Anies, bukan berdasarkan selera gubernur atau sebagian kelompok, melainkan sesuai aturan.

"Semuanya bisa ada di situ, tergantung perencanaannya. Menurut saya, kita tidak perlu juga merasa tempat ini enggak boleh untuk a, b, c. Kita ikuti ketentuan saja. Jadi (penataan) bukan selera Gubernur atau selera satu dua orangnya, ada peraturannya dan kita akan menyusun perencanaan berdasarkan peraturannya," kata dia.

Saat ini, ucap Anies, Pemprov DKI sedang melakukan pemetaan lewat RTRW tersebut. Nantinya, pemetaan tiga pulau reklamasi itu akan dipamerkan kepada warga.

"Dari peta baru ini kemudian nanti diterjemahkan dalam bentuk pasal-pasal atau revisi dari Raperda. Jadi bukan sekadar merevisi satu-dua pasal, tapi membuat dulu petanya seperti apa," tandas Anies.

Saksikan video pilihan di bawah ini