JK Nilai Pelajaran PMP Tak Perlu Masuk Kurikulum

Wapres Jusuf Kalla Buka Pameran Alutsista Indo Defence 2018 — Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan saat membuka pameran Indo Defence 2018 di JiExpo and Forum, di Kemayoran, Jakarta Rabu (7/11). Pameran ini digelar selama empat hari dari tanggal 7-10 November 2018. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan pendidikan moral Pancasila (PMP) tidak perlu dimasukkan kembali ke dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah. Karena pemberian contoh hidup berbangsa secara langsung dinilai lebih efektif.

"Justru kita memberikan contoh bahwa pelaksanaan Pancasila ini begini, keadilannya begini. Tidak hanya dengan memasukan kurikulum, seakan-akan semua beres. Tidak," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (27/11/2018).

JK mengatakan, pendidikan Pancasila memang penting diterapkan di sekolah. Namun perlu evaluasi agar mata pelajaran tentang Pancasila tersebut menjadi efektif diterapkan di kehidupan bermasyarakat.

"Memang penting Pancasila itu, tapi perlu juga dievaluasi, cara bagaimana. Ya, kan belum tentu dia diberikan lagi pelajaran (secara) massal, langsung orang semua (menjadi) baik, belum tentu," tambah dia seperti dikutip dari Antara.

Untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila, JK mengatakan hal tersebut cukup ditambahkan saja ke dalam mata pelajaran yang sudah ada saat ini, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

"Kan kita sudah lakukan itu, tetap ada kan, karena itu muncul lagi saran tentang revolusi mental atau muncul Pancasila. Kalau terlalu banyak (pelajaran) juga kan masyarakat atau murid-murid bingung nanti," katanya.

2 dari 2 halaman

Kuatkan Nilai Pancasila

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat media visit di SCTV Tower, Jakarta, Senin (14/5). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Kemendikbud mengusulkan akan kembali memasukkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila sejak dini di lingkungan sekolah.

Terkait usul tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan pun senada dengan Mendikbud bahwa PMP perlu dihadirkan kembali dengan menyesuaikan kondisi sekolah saat ini.

"Saya setuju namun metodenya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sekarang kita hilang pelajaran Pancasila dan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)," kata Zulkifli.

Saksikan video menarik berikut ini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kembali melakukan sosialisasi lagu Indonesia Raya Tiga Stanza.