Liputan6.com, Jakarta: Penataan Stasiun Cikini, Gondangdia, dan Juanda agar lebih rapi dan teratur agar bisa nyaman dan menjamin keselamatan penumpang kereta tampaknya masih sulit terlaksana. Seharusnya revitalisasi dilaksanakan PT Kereta Api Indonesia setelah masa kontrak pedagang habis, yaitu pada akhir Januari lalu.
Dengan habisnya masa kontrak itu, PT KAI berencana tidak memberi perpanjangan kontrak lagi serta akan menyediakan relokasi kepada para pedagang. Prioritas awal akan dilaksanakan untuk Stasiun Cikini, Gondangdia, dan Juanda di Jakarta Pusat. Selanjutnya akan dilakukan di 37 stasiun yang ada di seluruh Jabodetabek.
Menurut Kahumas PT KAI Mateta Rijalulhaq, kondisi di bawah stasiun layang saat ini sudah tampak kumuh dan memprihatinkan. Tidak hanya kegiatan berjualan yang dilakukan, tapi sudah seperti tempat permukiman. Stasiun Cikini yang dibangun sejak 1997 mulai ditempati para pedagang sejak 1999. Hingga saat ini ada 110 toko yang dikelola oleh 35 pedagang yang memiliki dua atau tiga toko, bahkan lebih.
Rencananya, 17 Februari mendatang akan diadakan dialog antara PT KAI dengan perwakilan pedagang yang dilaksanakan di kantor Kementerian Perhubungan sebagai solusi masalah ini.(ADO)
Dengan habisnya masa kontrak itu, PT KAI berencana tidak memberi perpanjangan kontrak lagi serta akan menyediakan relokasi kepada para pedagang. Prioritas awal akan dilaksanakan untuk Stasiun Cikini, Gondangdia, dan Juanda di Jakarta Pusat. Selanjutnya akan dilakukan di 37 stasiun yang ada di seluruh Jabodetabek.
Menurut Kahumas PT KAI Mateta Rijalulhaq, kondisi di bawah stasiun layang saat ini sudah tampak kumuh dan memprihatinkan. Tidak hanya kegiatan berjualan yang dilakukan, tapi sudah seperti tempat permukiman. Stasiun Cikini yang dibangun sejak 1997 mulai ditempati para pedagang sejak 1999. Hingga saat ini ada 110 toko yang dikelola oleh 35 pedagang yang memiliki dua atau tiga toko, bahkan lebih.
Rencananya, 17 Februari mendatang akan diadakan dialog antara PT KAI dengan perwakilan pedagang yang dilaksanakan di kantor Kementerian Perhubungan sebagai solusi masalah ini.(ADO)