Liputan6.com, Surabaya: Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengimbau agar semua ormas di Tanah Air tidak terjebak pada perilaku kekerasan. Menurut Din, Minggu (19/2) di Surabaya, setiap kelompok dan kumpulan masyarakat berhak untuk berserikat yang dijamin HAM dan UUD. Tapi ormas tidak boleh melakukan aksi kekerasan dalam bentuk apa pun, baik secara fisik maupun verbal. Semua agama tak membenarkan hal tersebut.
Tak hanya itu, pemerintah pun harus membebaskan rakyat dari upaya kekerasan negara. Artinya pemerintah juga tak boleh berperilaku otoriter dengan memaksakan kehendak mengatasnamakan kepentingan negara.
"Apalagi kekerasan itu ada hubungannya dengan kepentingan pemodal. Kekerasan ini sering membuat sebagian masyarakat tidak sadar sehingga melakukan pembalasan dengan cara kekerasan pula," ujarnya.
Berkaitan dengan aksi kekerasan yang kerap dilakukan ormas tertentu berdalih menegakkan moral dan kebenaran ajaran agama, Din mengungkapkan bahwa perlu adanya tindakan bagi ormas yang melakukan tindakan eksklusif dan berujung pada aksi kekerasan. Semisal ormas yang memaksakan ingin hidup dengan kelompoknya sendiri dan tak mau ada orang lain di luar kelompoknya.
"Pemerintah harus tegas. Kami menilai pemerintah sering absen sehingga masalah ini menumpuk dan terjadi pembiaran dan pengabaian. Kita mendesak negara bisa menangani ketertiban sosial," katanya. (ANT/Vin)
Tak hanya itu, pemerintah pun harus membebaskan rakyat dari upaya kekerasan negara. Artinya pemerintah juga tak boleh berperilaku otoriter dengan memaksakan kehendak mengatasnamakan kepentingan negara.
"Apalagi kekerasan itu ada hubungannya dengan kepentingan pemodal. Kekerasan ini sering membuat sebagian masyarakat tidak sadar sehingga melakukan pembalasan dengan cara kekerasan pula," ujarnya.
Berkaitan dengan aksi kekerasan yang kerap dilakukan ormas tertentu berdalih menegakkan moral dan kebenaran ajaran agama, Din mengungkapkan bahwa perlu adanya tindakan bagi ormas yang melakukan tindakan eksklusif dan berujung pada aksi kekerasan. Semisal ormas yang memaksakan ingin hidup dengan kelompoknya sendiri dan tak mau ada orang lain di luar kelompoknya.
"Pemerintah harus tegas. Kami menilai pemerintah sering absen sehingga masalah ini menumpuk dan terjadi pembiaran dan pengabaian. Kita mendesak negara bisa menangani ketertiban sosial," katanya. (ANT/Vin)