Jokowi: Mohon Maaf Ketua DPR, Tidak Usah Terlalu Banyak Undang-Undang

Presiden Jokowi Tutup Rapimnas KADIN 2018 — Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara penutupan Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11). Jokowi berencana membatalkan rencana relaksasi DNI menyusul adanya keluhan dari KADIN dan HIPMI. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Solo - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) tidak membuat undang undang terlalu banyak. Demikian juga kepada kepala daerah, Jokowi menyarankan agar tak perlu peraturan daerah (Perda) yang banyak.

"Menurut saya, daerah saya kira tidak perlu Perda banyak-banyak. Nambahi pusing. Regulasi-regulasi di tingkat pusat, Pak Ketua DPR (Bambang Soesatyo) mohon maaf, undang-undang juga tidak usah terlalu banyak," kata Jokowi dalam acara penutupan Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018).

Sebab, menurut Jokowi, sekarang ini segala sesuatu cepat berubah. Ketika sebuah regulasi baru selesai dibuat, ternyata situasi berubah lagi.

Hal tersebut, lanjutnya, menjadi pembahasan para pemimpin dunia dalam sejumlah forum besar. Karena perubahannya yang begitu cepat inilah, pemerintah harus siap menghadapi ketidakterdugaan.

"Karena regulasi terlambat, perubahan sudah ada. Peraturannya belum ada, ininya (perubahan) sudah lari kencang. Artinya apa? Yang gugup bukan hanya negara kita, yang lain juga sama," ucap Jokowi.

"Ruwet sendiri, tidak bisa merespons perubahan, aturan jangan banyak-banyak," sambung Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi menutup Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah. Di depan para pengusaha Jokowi mengaku sebagai alumni UMKM.

2 dari 2 halaman

Akan Cabut Relaksasi Daftar Negatif Investasi

Sementara itu, Presiden Jokowi berencana mencabut kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16.

Menurut Jokowi, hal ini menyusul adanya keluhan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

‎"‎Sudah disampaikan oleh Kepala Kadin, sudah disampaikan Ketua HIPMI, yang komplain masalah itu. Barangnya itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tandatangani, ‎jadi enggak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan relaksasi DNI, sudah saya putuskan di sini," kata Jokowi dalam acara penutupan Rakornas Kadin di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Kamis (28/11/2018).

"Kalau sudah Ketua Kadin dan Ketua HIPMI sudah ngomong, aspirasi mana lagi yang perlu saya dengar," ucap dia.

Jokowi pun memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga dan memelihara pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Sebab, kata Jokowi, kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia sangat signifikan. Ia mengungkapkan bahwa 62 juta unit UMKM telah mempekerjakan sebanyak 116 juta orang, dengan kata lain 80 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM.

‎"Saya ini alumni UMKM, keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM, anak-anak saya juga kategori UMKM. Jualan martabak, jualan pisang, usaha mikro, kecil. Mayoritas usaha Indonesia adalah UMKM, jangan meragukan komitmen saya dalam UMKM," terang Jokowi.

Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, kata Jokowi, juga tecermin dari penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 24 persen menjadi 7 persen dan telah memangkas pajak penghasilan dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR