HEADLINE: Menantu Hendropriyono dan Luhut Jadi Petinggi TNI, Agar Pilpres Tak Gaduh?

Fakta kedekatan mertua Andika Perkasa dan Maruli Simanjuntak dengan Jokowi tidak bisa dipungkiri.

Namun, Maruli sendiri meminta masyarakat tidak memandangnya sebelah mata. Netralitas akan tetap dia jaga. Dia pun yakin dengan kompetensinya sebagai Danpaspampres.

"Ya silakan saja (diisukan naik jabatan karena menantu orang dekat Jokowi). Tapi saya minta mereka untuk lihat track record saya. Lihat bagaimana prestasi saya sewaktu di Korem, di Kopassus, dan sekarang di Kasdam. Saya punya prestasi, dapat penghargaan," kata Maruli kepada Liputan6.com.

Untuk memperoleh kepercayaan sebagai pejabat di TNI, juga Danpaspampres, dia mengaku harus melewati proses panjang. Jabatan dan prestasi yang diperolehnya, tidak dicapai dengan mudah.

"Posisi ini bukan diberikan. Tapi memang melalui proses yang panjang. Ini tidak ujug-ujug diberikan, melalui proses seleksi. Jadi tidak semata-mata saya diberikan kesempatan, tapi ada jenjang yang harus dilalui, dan untuk posisi ini (Danpaspampres), bukan satu dua orang (yang diseleksi), tapi sekian banyak orang," ujar Maruli.

"Jadi tolong, jangan hanya menilai, lihat record saya gimana, sehingga kita enggak bisa bilang, ini karena menantunya Pak Luhut, ini karena menantu Pak Hendro. Enggak bisa seperti ini. Lihat prestasinya di lapangan seperti apa." 

Sementara, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menolak berkomentar terkait kabar yang menyebut, ada peran mertuanya, mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono di balik pengangkatannya sebagai KSAD.

"Ya itu tadi monggo mau ngomong apa juga, saya kondisinya begini, keadaan saya begini, dan dari dulu juga begini, enggak ada yang saya komentari lagi, terserah," kata Andika usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 22 November 2018.

Dia pun tidak mau mempersoalkan terkait komentar negatif terkait kariernya yang dianggap terlalu cepat melesat. Berbeda dengan prajurit tinggi lainnya, yang membutuhkan waktu cukup lama untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi.

"Ini kan beliau (Presiden Jokowi) yang memutuskan. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam penilaian beliau. Yang penting dari dulu ya gini-gini aja," ungkap Andika.

Yang jelas, Andika akan memastikan netralitas jajarannya dalam Pilpres 2019.

"Ya itu yang jelas (menjamin netralitas di tubuh TNI AD) saya kan selama ini pada level jabatan di bawah jabatan sekarang saya. Saya sudah berusaha untuk menerapkan," kata Andika. 

Dia mengatakan, menjaga netralitas dan stabilitas politik adalah perintah Presiden Joko Widodo sejak lama. Karena itu, kata dia, semua prajurit harus menjaga kepercayaan masyarakat.

"Jadi AD harus netral dan itu harus kita tunjukkan enggak usah kita ngomong tapi nanti prakteknya tahu-tahu enggak. Jadi itu yang harus saya lakukan dan saya yakin prajurit AD juga memahami kewajiban itu," kata Andika.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga memastikan netralitas prajuritnya saat Pilpres 2019. Dia bahkan sudah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas TNI ini ke seluruh jajarannya.

"Saya sudah sampaikan edaran untuk netralitas. Kemudian kemarin sertijab KSAD, saya tekankan lagi netralitas, dan buku tentang netralitas TNI juga sudah dibagikan ke prajurit untuk pegangan dalam melaksanakan pengamanan Pemliu 2019," ujar Hadi di Monas, Jakarta, Jumat 30 November 2018.

Dua posisi strategis TNI duduki oleh wajah-wajah baru. Jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang diisi oleh Jenderal Andika Perkasa dan Maruli Simanjutak yang diangkat sebagai Komandan Paspampres (Danpaspampres).

Menariknya, dua petinggi TNI ini adalah menantu orang dekat Jokowi. Jendral Andika adalah menantu Ketua Umum PKPI Hendro Priyono sedangkan Maruli Simanjutak adalah menantu dari Menko Luhut Binsar Panjaitan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah enggan berburuk sangka terkait pengangkatan kedua orang itu.

"Saya enggak harus kita pandang seperti itu ya karena kita percaya kepada institusi TNI. Dia punya mekanisme dan sistem dan kalau di antara yang ada itu, akhirnya yang dipilih yang itu, yang kebetulan-kebetulan, ya terima saja lah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 30 November 2018.

Menurut dia, fakta dua petinggi TNI itu adalah menantu orang terdekat Jokowi memang tidak bisa dipungkiri. Namun, dia meminta semua pihak untuk tetap percaya bahwa TNI adalah lembaga yang akan tetap independen.

"Tapi kalau kemudian orang menilai karena itu anaknya Pak Luhut, anaknya Pak Hendro, enggak bisa dihindari juga. Orang terpaksa menilai karena faktanya memang demikian kan. Faktanya memang itu menantu dan anak, ya tidak bisa dihindari," tutur Fahri.

"Tetapi kita percaya kepada independensi TNI dan profesionalitas TNI. Itu kita percaya. Seharusnya kita percaya," lanjut dia.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, saat ini tidak perlu ada keributan terkait pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD dan pengangkatan Maruli Simanjutak sebagai Danpaspampres.

Sekarang, kata dia, adalah waktunya dua pejabat baru itu membuktikan, mereka duduk di posisi itu bukan karena faktor kekuatan keluarga. Tetapi karena potensi dan profesionalitas.

"Yang perlu dilakukan adalah buktikan bahwa Anda semua berada di posisi itu bukan karena faktor Anda menantunya siapa atau punya kedekatan dengan siapa, tapi karena Anda memang punya profesionalitas dan legitimasi yang layak untuk diangkat dalam posisi yang dinilai terhormat itu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

"Jadi sekali lagi buktikan anda di posisi itu bukan karena faktor KKN, tapi karena Anda mempunyai track record, berkeunggulan sehingga layak berada di tempat itu," sambung dia.

Independensi keduanya juga perlu dibuktikan. Apalagi, Jenderal Andika dan Presiden Joko Widodo telah menegaskan TNI harus netral.

"Biarkan publik merekam sekaligus mengawasi, karena kalau sampai polisi, tentara tidak netral itu tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan prinsip negara demokrasi. Mereka harus netral demi kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu," ucap Hidayat. (Sania Mashabi)