Sebut Soeharto Guru Korupsi, Basarah Bantah Ikut Singgung Nama Parpol

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengklarifikasi ucapannya soal Soeharto guru korupsi. Pernyataan tersebut bukan bermaksud menyinggung organisasi, atau partai manapun, termasuk Partai Golkar yang identik dengan Soeharto.

"Saya tidak menyebut nama partai kecuali ada reaksi parpol yang menggugat saya. Dan saya pun menyebut posisi Pak Harto sebagai mantan presiden, pejabat publik. Tidak dalam posisi pribadi," kata Basarah saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

Basarah mengatakan, kritik terhadap presiden adalah wajar dan dilindungi oleh undang-undang. Begitu juga dengan posisinya berbicara sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi marilah kita berkontestasi dengan koridor hukum yang sudah disiapkan oleh negara. Semua tidak perlu terjadi aksi dan reaksi yang berlebihan," ucap dia.

Basarah mengeluarkan pendapatnya itu atas pernyataan capres Prabowo Subianto bahwa Indonesia dijangkiti korupsi stadium empat. Pernyataan itu dilontarkan dalam forum internasional di Singapura. Maka itu, Basarah berkomentar tegas terkait isu yang diangkat capres nomor urut 02.

Menurutnya, Soeharto jelas terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme selama menjadi penguasa. Hingga akhirnya diturunkan melalui gerakan reformasi karena KKN yang menjangkit Orde Baru. Sampai keluar TAP MPR Nomor XI Tahun 1998.

"Pak Prabowo pada waktu itu merupakan bagian dari sistem rezim Orde Baru, bahkan beliau diduga juga mendapat keistimewaan sebagai menantu Pak Soeharto," kata Basarah.