Ketua KPK: Ada Kader Berdarah-darah Bangun Partai, Disalip yang Punya Uang

KPK Resmikan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi — Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan sambutan pada peresmian Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) di Jakarta, Senin (26/11). Pusat Edukasi Antikorupsi ini tidak hanya diperuntukkan pegawai KPK, namun juga seluruh masyarakat stakeholder. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai, integritas di internal partai politik masih rendah. Menurut dia, parpol masih menjadikan finansial sebagai faktor utama untuk menempatkan seseorang dalam jabatan di partai atau memberikan dukungan untuk menjadi kepala daerah dan anggota legislatif.

"Kita dapat masukan terutama dari yang berdarah-darah, teman-teman kader asli kemudian disalip oleh orang yang baru maju tapi punya uang. Ini yang kadang-kadang mereka 'saya sudah berdarah-darah memperjuangkan partai tapi kemudian ada orang yang punya uang menyalip mereka," kata Agus Rahardjo di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

"Contoh lain terkait kaderisasi, banyak sekali asalkan bisa menyediakan kantor untuk partai dipilih menjadi ketua partai tertentu. Ini yang perlu dipikirkan dengan baik oleh teman-teman partai," sambung Ketua KPK itu.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga mengatakan, perlu ada perbaikan untuk mencegah parpol menjadi lahan bisnis. Dia menilai, apabila praktik transaksional tidak dicegah maka partai akan dikuasai pihak tertentu.

"Jadi kalau ini dibiarkan maka timbul, kalau mau menguasai Indonesia gampang, dengan modal triliun, kuasai parlemen, kuasai parpol maka anda akan kuasai ekonomi Indonesia," ucap pria yang kerap disapa Bamsoet ini di lokasi yang sama.

Dia menyebut bahwa biaya politik yang tinggi menjadi penyebab banyaknya kepala daerah melakukan tindakan korupsi. Untuk itu, Bamsoet menyambut baik langkah KPK membuat komitmen terhadap 16 parpol terkait Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

"Saya melihat TOR acara ini sangat baik bahwa KPK sudah berupaya memulai, dari tingkat parpol baik tingkat pileg, maupun bupati, wali kota dan gubenur. Ini juga tadi Ketua KPK sudah menyampaikan dalam sambutan bahwa biaya paling tinggi itulah yang mendorong terjadinya praktik-praktik yang tidak terpuji dari suap atau menjalankan pemerintahan," jelas Politikus Golkar itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam itu, terungkap jika RUU KUHP tidak memiliki batas akhir penyelesaian.

2 dari 2 halaman

Indeks Persepsi Korupsi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memuji perolehan skor Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berada pada angka 37 pada tahun 2017. Angka ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan dari tahun 1998 yang bertengger di posisi 20 dari 180 negara.

"Dari tahun 1998 sampai ke 2018 loncatannya saya rasa sangat signifikan sekali. Dari yang terjelek se-ASEAN sekarang naik menjadi CPI ke angka 37 ini patut disyukuri," kata Jokowi di peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, membaiknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berkat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas dan mencegah korupsi. Jokowi berharap, pemberantasan dan pencegahan korupsi di Tanah Air tetap mendapat dukungan dari pelbagai pihak.

"Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium 4. Tidak ada," sambungnya.

Jokowi mengatakan, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada posisi 37 bukan asumsi apalagi mengada-ada. Angka tersebut sesuai dengan data yang dilaporkan Ketua KPK Agus Raharjo.

"Ya kita bicarakan pakai angka-angka," ujar Jokowi.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Hari Antikorupsi
Sistem Integritas Partai Politik