Peringati Hari Antikorupsi dengan Unik, KPK Undang Seluruh Pimpinan Parpol Tanah Air

Presiden Jokowi menginginkan gerakan antikorupsi menjadi gerakan bangsa. Di mana, seluruh elemen bangsa bersama-sama memegang komitmen memberantas dan mencegah korupsi. 

Ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12). 

"Gerakan ini harus jadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama. Baik yang dilakukan institusi negara, civil society, maupun masyarakat luas," kata Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi.

Kepala Negara mengatakan upaya pencegahan korupsi bisa dimulai dengan membangun tata kelola dan sistem kerja yang baik di masing-masing lembaga. Jokowi lalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), institusi penegak hukum, aktivis, civil society, dan kaum profesional yang selama ini telah membangun tata kelola dan sistem kerja yang baik. 

Jokowi berharap upaya tersebut terus dilakukan untuk membangun Indonesia bebas korupsi, produktif, inovatif, dan efisien.

"Upaya bersama kita ini untuk pencegahan dan penindakan korupsi terus kita maksimalkan," kata dia.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator tim nasional pencegahan korupsi. 

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpres ini mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi.

"Ini merupakan bagian upaya kita membangun sistem penjagaan yang lebih komprehensif dan sistematis," ujar mantan Wali Kota Solo ini. 

Jokowi menegaskan di Peringatan Hari Antikorupsi, pemerintah juga tidak akan memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya keluar negeri. Pemerintah telah bekerja sama dengan Swiss dalam bentuk Mutual Legal Assignment (MLA) untuk menarik uang hasil korupsi yang ditimbun di luar negeri.

"MLA ini merupakan legal paltform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundring yang disembunyikan di luar negeri," ucapnya.

Sebanyak 14 partai politik menandatangani Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang diinisiasikan KPK. Penandatangan ini dalam rangka memperingati Hari AntiKorupsi sedunia (Hakorda) yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018). 

Penandatanganan SIPP ini seharusnya dilakukan oleh 16 partai, tapi PKS dan PBB tidak hadir di Peringatan Hari Antikorupsi. Sehingga, parpol yang menandatangani komitmen integritas adalah PKB, PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, Garuda, Berkarya, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, dan PKPI. Penandatanganan ini dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing partai.

Ada empat poin integritas yang ditandangani pimpinan partai politik. Keempat poin integritas parpol tersebut, yakni menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, instrumen kepatuhan SIPP dan menghasilkan tata kelola keuangan yang akuntabel. 

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan sistem integritas yang diiniasi KPK ini demi meningkatkan kualitas demokrasi. Menurut dia, KPK harus jadi cermin untuk tak lagi melakukan perbuatan korupsi.

"KPK harus menjadi cermin untuk mengurangi rasa untuk melakukan korupsi," ujar OSO di lokasi Peringatan Hari Antikorupsi.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menambahkan bahwa memberantas korupsi harus menggunakan hati nurani. Ini sesuai dengan nama partainya.

"Korupsi ini hanya bisa dilawan dengan hati nurani, bagaimana mau berhenti. Saya bilang hati nurani semua sudah curiga," ucap Oso.

Hal sama diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menuturkan partainya telah menjalankan poin-poin yang ada di dalam sistem integritas tersebut. 

"Kami juga menjalankan sistem integritas tersebut. Karena tidak ada anggota partai pun yang senang saat anggotanya tertangkap tangan KPK," ucap Hasto di Peringatan Hari Antikorupsi. 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan meski tak hadir, PKS dan PBB telah setuju dengan pakta integritas ini. Hal ini lantaran KPK sebelumnya mendatangi setiap partai politik.

"Pada prinsipnya sambutannya positif. Itu artinya apa, ada keinginan bersama untuk melakukan membuat beberapa pondasi perbaikan ke depan. Bahwa hari ini tidak datang, tentu tidak berarti tidak ikut mendukung dan tidak berkomitmen mewujudkan SIPP," jelas Febri di Peringatan Hari Antikorupsi.