Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluhkan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak berani mengambil keputusan. Anies menilai keputusan itu bisa diambil ditingkat Kepala Dinas, namun tetap saja diserahkan kepada Gubernur.
"Itu sudah bergenerasi. Jadi itu sudah mentradisi bukan sesuatu yang baru. Kelihatan dari mana ya dari lalu lintas dokumen selama 1 tahun memang tradisinya adalah tersentral di Gubernur. Jadi keputusan itu semua naik ke atas," kata Anies Baswedan di Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).
Menurut dia, hal tersebut sudah menjadi budaya selama bertahun-tahun. Padahal setiap kepala dinas diberikan wewenang untuk mengambil keputusan sesuai bidangnya.
Advertisement
"Ya itulah sebabnya di organisasi ada wewenang. Ada pengelola sektor, misal bidang energi, bina marga, air, itu kan pengelola sektor supaya ada delegasinya, ada pengambilan keputusan. Ini sesuatu yang bukan kejadian seperti 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir tapi ini adalah sebuah lebih jadi budaya," jelas dia.
Untuk itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akan mencari cara agar Kepala SKPD berani mengambil keputusan. Dia menyebut akan mengatur ketentuan insentif untuk kepala SKPD yang berani mengambil keputusan.
"Penataan pada kewenangannya dan diatur untuk insentif dan disinsentif mengambil keputusan," tutur Anies Baswedan.