Baleg Gelar Rapat RUU Penyadapan, KPK Minta Dipermudah

Rapat dengan KPK, Komisi III DPR Singgung Jual Beli Lapas Sukamiskin — Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakill Pimpnan KPK, Saut Situmorang, Laode Muhammad Syarif, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Senin (23/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Baleg mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pandangan terkait RUU Penyadapan.

"Nah, kali ini, kami meminta pandangan dari KPK tetapi intinya bahwa kami bersyukur KPK mengapresiasi terhadap draf rancangan undang-undang yang sementara kami bahas," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan, keberadaan RUU Penyadapan ini tidak akan menganggu kinerja KPK. Sebab, kata dia, dalam RUU Penyadapan juga akan dimasukkan aturan penyadapan yang terdapat pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Kewenangannya enggak berubah, kewenangannya tetap sepeti itu bahwa dia tidak perlu izin, cuma kita menyarankan supaya peraturan internal KPK soal penyadapan itu, itu bisa di insert masuk ke dalam UU Penyadapan ini," ujar Supratman.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Melangkah tegar, Zumi Zola hadir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/12) pagi untuk mendengarkan vonis hakim. Jaksa KPK menyatakan Zumi Zola terbukti bersalah karena menerima gratifikasi lebih dari Rp 40 miliar dan satu unit mobil Toyota Alphard...

2 dari 2 halaman

Permintaan KPK

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengajukan beberapa usulan untuk mempermudah pekerjaan dari lembaga yang dipimpinnya. Salah satu usulan tersebut adalah batas waktu penghancuran hasil sadapan.

"Ada beberapa usulan, beberapa pasal itu tetapi secara umum kita ingin bahwa ada pembicaraan teknis dulu. Ini loh cara caranya, apa tujuannya, termasuk misalnya tentang penghancuran hasil sadapan," kata Laode di lokasi, Kamis (6/12/2018).

Menurut Laode DPR awalnya menginginkan agar batas waktu penghancuran setelah dua tahun. Sementara, dari KPK menginginkan setelah kasus tersebut inkrah.

"Mereka minta dua tahun, kita maunya inkrah dulu saja," lanjut dia.

Sebab, lanjut dia, hasil sadapan adalah bukti dalam peradilan. Sehingga, harus menunggu kasus tersebut diputuskan secara sah terlebih dahulu.

"Ya karena sebagian dari sadapan itu kan untuk bukti peradilan. Kalau belum inkrah bagaimana caranya," ucap Laode.

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Merdeka.com
RUU Penyadapan