Kapolda Papua: Sebagian Warga Nduga Tolak Kehadiran TNI dan Polri

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membunuh 19 pekerja proyek Trans Papua dan 1 prajurit TNI di Nduga, Papua. Kapolda Papua Irjen Polisi Martuani Sormin menyatakan, Nduga merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua yang sebagian warganya hingga kini menolak kehadiran TNI dan Polri.

"(Sebagian warga) Kabupaten Nduga sampai dengan hari ini menolak kehadiran TNI Polri. Bahkan yang lebih miris lagi, kami di Nduga hanya punya Polsek dan Pos Koramil," kata Martuani di Timika, Jumat (7/12/2018), seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, Kantor Polsek yang ada di wilayah rawan konflik bersenjata itu baru di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga. Polda Papua telah menjajaki untuk meningkatkan status Polsek Kenyam menjadi Polres setelah ada permintaan dari Bupati Nduga Yarius Gwijangge yang telah menandatangani surat keputusan pelepasan tanah adat untuk pembangunan Mapolres Nduga.

Namun, rencana pembangunan Polsek Mapenduma juga menuai penolakan dari sejumlah warga setempat.

"Memang ada sebagian kecil yang menolak kehadiran TNI dan Polri di sana. Tapi kami pastikan bahwa yang sebagian kecil itu hanyalah oknum, bukan masyarakat yang menolak kehadiran TNI dan Polri," kata Irjen Sormin.

Dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Nduga, Polda Papua bersama Kodam XVII/Cenderawasih berkomitmen untuk segera menempatkan pasukan TNI dan Polri di wilayah tersebut.

Sebelum terjadi kasus pembantaian terhadap pekerja PT Istaka Karya di Gunung Kabo, Distrik Yall, beberapa kali terjadi tindak kekerasan terhadap warga sipil di Nduga yang ditengarai dilakukan KKB. Seperti kasus penyekapan dan pelecehan seksual yang menimpa guru dan petugas kesehatan di Mapenduma.

Saksikan video pilihan di bawah ini: