KPK Sebut Politik Balas Budi Rentan Korupsi

20160127-Sambangi DPR, Pimpinan KPK Gelar Rapat dengan Komisi III-Jakarta — Ketua KPK Agus Raharjo saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/1/2016). Rapat bersama pimpinan KPK ini terkait legislasi dan pengawasan. (Liputan6/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - KPK mengimbau para kontestan Pemilu 2019 untuk menghindari politik balas budi. Praktik ini dinilai sangat rentan dalam membuka peluang korupsi.

"Saat ini rata-rata gaji seorang kepala daerah berkisar Rp 5,1 juta hingga Rp 5,8 juta per bulan," kata Ketua KPK, Agus Raharjo, pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga Kota Bekasi, Minggu (9/12/2018).

Ia melanjutkan, saat jadi kepala daerah, biaya yang dikeluarkan sangat mahal. "Apakah dana pinjaman itu mau dihibahkan atau dikembalikan? Cara memilih pun supaya tidak timbulkan biaya tinggi harus diperbaiki," imbuh Agus seperti dikutip dari Antara.

Agus menjelaskan, alokasi pendanaan partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2018 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.000,00 per suara sangat jauh dari keperluan partai politik.

Situasi demikian telah membuka peluang pendanaan pihak ketiga untuk kebutuhan dana pencalonan kontestan.

"Kita pikirkan secara dalam, apa saja peluangnya. Sistem harus terus diperbaiki agar pada akhirnya sistem penggajian kepala daerah bisa segera diperbaiki," kata Ketua KPK ini.

2 dari 2 halaman

Didanai Pemerintah

KPK Resmikan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi — Ketua KPK Agus Rahardjo meberikan sambutan pada peresmian Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) di Jakarta, Senin (26/11). Pusat Edukasi Antikorupsi ini tidak hanya diperuntukkan pegawai KPK, namun juga seluruh masyarakat stakeholder. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ia mengatakan, KPK telah mengusulkan kepada pemerintah agar pendanaan kontestasi Pemilu bagi para pesertanya didanai secara penuh keuangan pemerintah.

"KPK sudah usulkan itu berdasarkan kajian di banyak negara. Salah satunya adalah Jerman yang secara penuh membiayai kegiatan pemilu dari pemerintahnya. Secara bertahap jangan terlalu lama perlu disesuaikan," katanya.

Sisi positif dari pendanaan secara penuh melalui keuangan pemerintah, akan memudahkan Badan Pengawas Keuangan mengawasi pemanfaatan dana oleh kontestan.

"Kalau masuk dari uang negara, audit BPK bisa jauh lebih dalam pada tata kelola dana partai," katanya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyatakan sembilan orang diamankan dalam operasi di Jakarta. KPK juga temukan uang 500 juta rupiah sebagai barang bukti sementara.

Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur Ditangkap dan Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap

Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong saat dibawa menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Petugas menata barang bukti terkait penangkapan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi